Saat ini, pemerintah sedang menggodok surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri yang baru untuk mengatur kebijakan pembelajaran tatap muka atau pembukaan sekolah. Kebijakan ini menyusul diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM mikro yang lebih dulu mengatur tentang kegiatan perkuliahan tatap muka.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menjelaskan, kendati akan diizinkan nantinya, pembelajaran tatap muka untuk pendidikan dasar dan menengah tetap perlu dilakukan secara bertahap. Kegiatan pembelajaran tatap muka juga perlu dimulai dari institusi percontohan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan ketat.
"Pengawasan yang dilakukan terkait pembelajaran tatap muka mengacu pada SKB tersebut. Untuk itu SKB masih dalam tahap finalisasi dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga beserta detail SOP-nya oleh Kemendikbud yang juga libatkan pakar yang akan diumumkan segera," ujar Wiku dalam keterangan pers, Selasa (23/3).
Sebelumnya, kebijakan mengenai pembalajaran pendidikan dasar dan menengah mengacu pada SKB 4 Menteri Tentang Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi yang diteken Agustus 2020. Di dalam SKB tersebut, ditegaskan bahwa satuan pendidikan di zona kuning dan hijau berdasarkan Satgas Penanganan Covid-19, boleh melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap.
SKB tersebut menegaskan, sekolah boleh tatap muka jika pemerintah daerah sudah memberi izin melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota. Selain itu, izin untuk satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama harus mendapatkan izin dari kantor wilayah setempat yang juga berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 daerah.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, telah menargetkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka mulai Juli 2021 di seluruh sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna menyukseskan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka (offline) adalah dengan menggelar vaksinasi Covid-19 terhadap pendidik dan tenaga pendidik.
"Target kami hingga akhir Juni, vaksinasi Covid-19 bagi lima juta pendidik dan tenaga pendidik selesai, sehingga pada tahun ajaran baru 2021/2022 atau pada minggu kedua dan ketiga Juli pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka," ucap Nadiem.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan faktor utama pembukaan sekolah mestinya persiapan infrastruktur dan protokol kesehatan. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka pembelajaran tatap muka tidak disarankan dilakukan.
"KPAI berpendapat bahwa vaksinasi hanya faktor pendukung dalam pertimbangan pemerintah membuka sekolah, karena faktor utamanya haruslah persiapan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolah," ujar Komisioner KPAI Bidang pendidikan, Retno Listyarti, Senin (22/3).
Tanpa penyiapan infrastruktur dan protokol kesehatan maka potensi sekolah menjadi kluster baru sangat besar. Jika guru sudah divaksinasi, namun peserta didik belum divaksinasi maka kekebalan kelompok tidak akan terbentuk.
Retno mengatakan, kekebalan kelompok terbentuk jika jumlah yang divaksin mencapai 70-80 persen dari populasi. Sementara jumlah siswa bisa mencapai 1000 dengan guru hanya 70 orang, tidak sampai 10 persen dari populasi di sekolah.
Sementara dalam aplikasi pengisian penyiapan buka sekolah di laman Kemdikbud sampai dengan tahun 2021 baru diisi sekitar 50 persen sekolah yang mengisi dari seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut yang masuk kategori siap hanya sekitar 10 persen.
"Sementara data yang tidak berbeda juga didapat dari hasil pengawasan KPAI pada Juni-November 2020 terkait penyiapan buka sekolah di 49 sekolah pada 21 kabupaten/kota di 8 provinsi. Dari 49 sekolah tersebut, hanya 16,3 persen yang siap dan 83,7 persen belum siap," kata dia lagi.
Meskipun belum siap melengkapi infrastruktur dan protocol kesehatan, sejumlah sekolah di daerah pada Januari sudah buka sekolah tatap muka. Salah satunya di Nangroe Aceh Darussalam, sudah 20 persen sekolah dibuka, begitupun di Jawa Barat ada sekitar 2.500 sekolah sudah PTM secara terbatas. Sementara di Jawa Timur hampir 5.000 sekolah sudah PTM, meskipun baru tahap simulasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
