Senin 15 Mar 2021 10:01 WIB

Instansi Diminta Siapkan Naskah Soal SKB Calon ASN

Pastikan soal-soal SKB yang disusun sesuai dengan tuntutan kompetensi bidangnya.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agus Yulianto

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo (kanan) bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana (kiri).

Foto:

Kepala PPSS BKN Mohammad Ridwan mengatakan, selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, BPOM silakan menyiapkan soal-soal SKB untuk seleksi CPNS dan PPPK. "Pastikan soal-soal SKB yang disusun sesuai dengan tuntutan kompetensi bidangnya," kata dia.

Adapun supervisi yang dilakukan PPSS BKN dalam persiapan penyusunan soal-soal SKB yang dilakukan Instansi Pembina Jabatan Fungsional mencakup kaidah-kaidah penyusunan soal, yang meliputi aspek materi, konstruksi soal, dan aspek Bahasa.

Pemerintah telah menentukan kebutuhan rekrutmen ASN pada 2021 sekitar 1,3 juta pegawai. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan jumlah rekrutmen tahun ini kebanyakan untuk guru formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak satu juta dan sisanya tenaga lainnya formasi PPPK dan PNS.

"Jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/3).

Karena itu, pemerintah, kata Tjahjo, mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengidentifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan. Saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah mematangkan terkait jadwal penerimaan.

Dia merinci, selain satu juta guru PPPK, Pemerintah juga telah menentukan kebutuhan

sekitar 189 ribu pegawai di Pemerintahan daerah. Kebutuhan ini terdiri dari 70 ribu PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119 ribu CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan.

Termasuk tenaga kesehatan, dan tenaga lapangan lainnya yang secara operasional menjalankan tugas-tugas spesifik untuk memenuhi target-target pembangunan. Sedangkan untuk pengadaan ASN di Pemerintah Pusat pemerintah telah menentukan kebutuhan sebesar sekitar 83 ribu baik dari CPNS maupun PPPK. Formasi ini diajukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan.