REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebutuhan formasi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 berada di angka 419.146. Tapi, usulan dari pemerintah daerah untuk seleksi ASN PPPK guru 2024 belum mencakup seluruhnya.
"Terdapat kekurangan (pengajuan formasi) sejumlah 248.497 formasi dari seluruh kebutuhan formasi guru PPPK," jelas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani saat bertemu dengan media di Kemendikbudristek, Jumat (22/3/2024).
Nunuk mengatakan, upaya pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah negeri memang belum maksimal. Hal itu terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Di mana, kata dia, ketika itu ada 544.292 guru yang telah lulus menjadi guru ASN PPPK dari 1.244.961 formasi yang dibutuhkan.
Lebih lanjut, lata dia, pada 2023 jumlah guru ASN PPPK sudah mencapai 774.999 orang. Dengan demikian, melihat kebutuhan guru sebanyak 1.244.961 itu maka pada 2024, harus ada 419.146 guru yang terserap.
"Tapi kita belum tahu juga jadwal seleksinya itu kapan dan bagaimana gitu ya," kata dia.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali melakukan pengadaan tenaga guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK). Untuk 2024, pemerintah membuka 419.146 formasi untuk guru ASN PPPK.
“Pada tahun ini, kami akan melanjutkan pemenuhan kebutuhan guru ASN di sekolah negeri melalui Seleksi Guru ASN PPPK. Adapun kuota yang perlu dipenuhi tahun ini adalah sebanyak 419.146 guru ASN PPPK sehingga target 1 juta guru insyaallah dapat terpenuhi,” ujar Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam siaran pers, Selasa (19/3/2024).
Nadiem mengatakan, Kemendikbudristek senantiasa mendorong pemenuhan kebutuhan guru ASN PPPK di sekolah negeri. Sampai dengan 2023, Kemendikbudristek telah meluluskan 774.999 guru ASN PPPK. Kebijakan itu akan terus dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru ASN di Sekolah Negeri melalui seleksi guru ASN PPPK.
“Dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita gerakan Merdeka Belajar, yakni meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, kami akan meneruskan kebijakan perekrutan guru ASN PPPK,” kata Nadiem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika