Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menegaskan, pemerintah terus berupaya mengendalikan pandemi melalui sejumlah kebijakan. Dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tingkat kabupaten kota, hingga PPKM berbasis mikro dengan melibatkan perangkat pemerintahan sampai unsur terkecil di tingkat RT RW.
“Dan hari-hari ini, pemerintah menggelar vaksinasi massal di seluruh Indonesia,” kata Jokowi melalui akun media sosial Instagramnya.
Vaksinasi massal secara nasional ini telah dilaksanakan sejak 13 Januari lalu. Prioritas pertama yakni diberikan kepada para tenaga kesehatan. Dan di tahap kedua yang saat ini tengah berlangsung, vaksinasi ditujukan kepada 16,9 juta pelayan dan pekerja publik serta 21,5 juta penduduk lanjut usia (lansia).
Meskipun vaksinasi telah mulai berjalan, namun Presiden mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan secara ketat seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak serta menghindari kerumunan.
Secara umum penularan virus semakin tinggi terjadi saat liburan panjang. Tingginya lonjakan kasus positif bahkan sempat mengancam terjadinya kelumpuhan sistem dan fasilitas kesehatan di Indonesia. Penanganan Covid-19 di Indonesia ini hampir seluruhnya masih di bawah standar WHO.
Contohnya saja dari segi pelacakan kontak erat, Indonesia hanya memiliki sekitar 5.000 pelacak. Sementara standar pelacakan dari WHO, seharusnya Indonesia memiliki 80 ribu pelacak. Selain itu, total pemeriksaan Covid-19 juga sejauh ini mencapai 10 juta orang yang setara 4 persen populasi. Angka ini pun masih di bawah standar dari WHO.
Dari segi perekonomian, pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi dengan sejumlah kebijakan seperti pemberian bantuan sosial bagi warga miskin yang terdampak PSBB dan juga penggelontoran kartu pra kerja untuk mengurangi dampak PHK.
Ada pula pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan juga santunan bagi keluarga korban Covid-19. Namun upaya tersebut tak berjalan mulus sebab penyaluran insentif bagi nakes pun juga sempat terhambat serta terjadinya kasus korupsi dana bansos oleh Mensos Juliari Batubara saat itu.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiade Laka Lena, menilai semakin hari penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah semakin baik. "Berkaitan dengan setahun pelaksanaan penanganan Covid-19 oleh pemerintah dan seluruh komponen masyarakat, tentu kalau kita cermati memang makin lama penanganan Covid di Tanah Air makin baik ya," kata Melki.
Ia menuturkan indikator semakin baiknya penanganan Covid itu dibuktikan dengan semakin sedikitnya angka kasus baru, serta tingginya angka kesembuhan. Selain itu angka kematian akibat Covid-19 dan penggunaan tempat tidur baik di isolasi maupun di ICU juga diklaim makin menurut.
"Tentu kerja sama dan sinergi antarpihak yang saya kira berjalan dengan baik," ucapnya.
Selain itu, dirinya juga mengapresiasi sinergitas antara Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan Kementerian Kesehatan dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia. Begitu juga satuan tugas covid-19 yang ada di daerah mulai dari tingkat RT, RW, kampung, kota, hingga provinsi.
"Jadi kerja sama dan sinergi semua kelompok inilah yang saya lihat makin lama makin bagus yang kemudian membuat penanganan Covid-19 makin baik di tanah air di seluruh Indonesia," ujarnya.
Ia juga berharap dengan sudah dimulainya program vaksinasi dapat membantu percepatan penanganan Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Ia optimistis dengan adanya berbagai macam akumulasi keja sama dan berbagai upaya dari semua komponen dan kalangan ini maka semakin bisa membantu mempercepat penanganan pengendalian Covid-19.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR lainnya Nihayatul Wafiroh mengungkapkan Indonesia belajar banyak terkait bagaimana pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal itu ia sampaikan sebagai refleksi satu tahun pandemi covid-19 di Indonesia.
"Karena kita masih compang-camping di pelayanan kesehatan bagaimana kesiapan tenaga kesehatan kita, bagaimana kemandirian kita yang masih sangat kurang terhadap kesehatan mulai dari tenaga kesehatan, obat-obatan, peralatan kesehatan dan juga hal-hal lainnya," tuturnya.
Selain itu ia juga menilai integrasi antarlembaga untuk penanganan covid itu belum berjalan maksimal. "Kita berharap Covid ini memberikan pelajaran buat kita untuk mempelajari negara ini secara kesehatan," ungkap politikus PKB tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
