REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan mengoptimalkan peran tenaga kader puskesmas dan Babin Kamtibmas di setiap wilayah untuk membantu proses tracing pasien Covid-19 kepada masyarakat. Upaya tracing yang lebih kuat akan membantu penanganan Covid-19 lebih terkendali.
"Jumlah kader puskesmas dan Babin Kamtibmas yang akan diperbantukan sebanyak 80 ribu sampai 100 ribu orang yang akan kami kerahkan untuk menjangkau sektor hulu dalam upaya 'tracing' pasien Covid-19," ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono saat menjadi pembicara dalam webinar Peringatan Setahun Pandemi Covid-19 bertajuk 'Inovasi Indonesia Untuk Indonesia Pulih', di Auditorium Gedung BJ Habibie, Jakarta, Selasa (2/3).
Menurut Dante, tracing terhadap pasien Covid-19 merupakan salah satu upaya penanganan pandemi yang lebih intensif di sektor hulu. Dengan penguatan pada aksi tracing, kata Dante, angka mortality rate atau laju angka kematian pada suatu populasi diharapkan bisa ditekan. Karena, potensi kasus yang terindikasi telah masuk fase stadium berat bisa dideteksi lebih cepat.
"Dalam hal ini, masyarakat nantinya akan dicari, bukan lagi menunggu diagnosis," katanya.
Para kader dan petugas Babin Kamtibmas itu akan mendatangi langsung masyarakat, mencari tahu informasi dalam rangka tracing terhadap mereka yang belum sempat terdiagnosis meski sempat memiliki kontak erat dengan pasien positif Covid-19. Dante mengatakan, tracing selama ini masih dihadapkan pada tantangan seputar stigma negatif yang muncul di masyarakat terhadap pasien Covid-19.
Kekhawatiran akan dikucilkan masyarakat saat terpapar Covid-19 membuat aksi tracing kerap terkendala. "Dalam hal ini, selain mengerahkan bantuan kader dan Babin Kamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kami juga akan terus melakukan kegiatan promotif agar masyarakat mengerti proses diagnosis dini ini," katanya.
Dante meyakini, dengan pelaksanaan tracing yang baik, disertai testing yang akurat, upaya penurunan mortality rate juga penanganan Covid-19 bisa semakin baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika