Senin 01 Mar 2021 18:31 WIB

Info yang Didalami KPK dan Peringatan PDIP untuk Kadernya

KPK diminta mendalami kasus Nurdin Abdullah, termasuk proyek Makassar New Port.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Ahad (28/2). Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan.Prayogi/Republika.
Foto:

Diketahui, Nurdin Abdullah menjadi Gubernur Sulsel diusung oleh tiga partai, yakni PDI Perjuangan (PDIP), PSI, dan Partai Keadilan Sosial (PKS). Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, menginstruksikan kader partai berlambang banteng moncong putih, terutama yang menjadi kepala daerah agar mengerem kerakusan terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

"Remlah rasa rakus dan internalisasikan nilai-nilai Pancasila, kalau itu bisa match saya kira korupsi turun," kata Bambang, Ahad (1/3), menanggapi penangkapan Nurdin Abdullah.

Menurut pria yang juga menduduki posisi Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, yang paling utama dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah pembangunan karakter manusia. Karakter yang bagus, kata dia, tentu memahami bahwa ketika mengambil hak orang lain itu adalah keliru dan jika melakukan tindak pidana korupsi itu berarti mengambil hak rakyat.

Jadi kalau korupsi itu mengambil hak orang lain, dan di dalam Pancasila itu namanya tidak berpikir adil dan tindakannya kurang beradab," ujarnya.

"Saya tidak curiga, tapi sebagai orang politik kadang-kadang kita punya prasangka. Sepengetahuan saya, Gubernur Sulsel ini gubernur yang santun, sering beri ceramah, menurut feeling saya ini orang baik, tapi orang baik di politik itu tidak cukup, kadang dia mendapat kekuasaan bisa kadang-kadang lupa, bisa juga kekuasaan diincar oleh orang lain," katanya.

Berbicara terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan advokasi kepada Nurdin Abdullah.

"Tetapi pada prinsipnya melihat kepemimpinan beliau, masukan yang diberikan dari jajaran DPD PDIP Sulawesi Selatan agar partai memberikan advokasi. Untuk itu, kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut," kata Hasto dalam keterangan, Ahad (28/2).

Meski akan memberi asistensi hukum, Hasto menegaskan, bahwa PDIP tidak akan melakukan intervensi hukum yang tengah berjalan di KPK. Dia mengatakan, PDIP untuk saat ini akan menunggu keterangan secara lengkap dari KPK terlebih dahulu.

Hasto melanjutkan, partai bakal terus mengikuti perkembangan proses hukum terhadap Nurdin Abdullah. Di sisi lain, dia menilai bahwa sebenarnya Nurdin adalah orang baik serta sosok yang dekat dengan petani.

Dia mengatakan, Nurdin merupakan seseorang yang mendalami ilmu-ilmu pertanian dan betul-betul mendedikasikan diri bagi kepentingan masyarakat.

"Sehingga kami sangat kaget atas kejadian tersebut," kata Hasto.

Menyangkut sisa masa jabatan gubernur yang masih sekitar 3 tahun, Hasto mengatakan pihaknya sama sekali tak berpikir ke arah sana. Sampai sejauh ini, Hasto mengakui pihaknya masih belum bisa lepas dari rasa syok serta kaget.

Rekam jejak Nurdin yang sangat baik tetap membuat pihaknya seakan belum percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dia mengatakan, PDIP belum mengetahui apakah ada faktor tertentu yang mendorong Nurdin berbuat demikian.

"Saya pikir itu suatu sikap yang berada dalam koridor ketaatan kami pada proses hukum tanpa intervensi politik," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement