REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan jika pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih pada pilkada 2020 ditunda, akan berdampak dan menghambat pembangunan dan pelayanan di kota tersebut. "Informasinya pelantikan ditunda yang seharusnya dilakukan Rabu 17 Februari 2021. Jadi kapan dilantiknya, kami belum tahu," kata Idris yang kembali terpilih menjadi Wali Kota Depok periode 2021-2026, di Depok, Selasa (16/2).
Ia juga menyatakan jika pelantikan dilakukan lewat dari Februari, maka akan berdampak pada penganggaran APBD 2021 yang memang tidak ada anggaran untuk itu. "Belum lagi persoalan penanganan Covid-19, SDM dan anggaran. Intinya menggambarkan bahwa penundaan tersebut menjadi masalah dan kendala hambatan bagi pembangunan dan pelayanan di Depok," katanya.
Pasangan Idris-Imam meraih suara terbanyak pada pilkada Kota Depok 2020 mengungguli pasangan nomor urut 01 Pradi Supriatna-Afifah Alia. Pasangan Idris-Imam yang diusung oleh partai, yaitu PKS, Partai Demokrat, PPP dan partai non parlemen Partai Berkarya. Dengan jumlah total kursi di DPRD Kota Depok sebanyak 17 kursi. Berhasil memperoleh 415.657 atau 55,54 persen suara dari total 748.346 suara sah di 4.015 TPS se-Kota Depok.
Sedangkan pasangan Pradi-Afifah diusung oleh Partai Gerindra, PDIP, Golkar, PKB, PAN, PSI, dan sejumlah partai non parlemen. Dengan total jumlah 33 kursi di DPRD Depok, mengoleksi 332.689 atau 44,46 persen suara. KPU Kota Depok menetapkan secara resmi pasangan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono (Idris-Imam) sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih untuk periode 2021-2026, pada 21 Januari 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika