Dia menambahkan, alasan ketiga perbedaan pertemuan Luhut, Moeldoko dan kadernya, adalah pencatutan nama-nama menteri dan pejabat tinggi pemerintahan lainnya. Bahkan, pencatutan nama presiden, yang dikatakan sudah mendukung rencana KLB dan pencapresan Moeldoko di 2024.
"Sedangkan di dalam pertemuan dengan Luhut, tidak ada pencatutan nama presiden maupun pejabat-pejabat tinggi negara," tambah dia.
Alasan terakhir, kata Herzaky, dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada janji money politics sebesar Rp 100 juta, jika para pemilik suara dari Partai Demokrat menyetujui KLB dan mengganti Ketua Umumnya dengan Moeldoko. Kembali membandingkan dengan pertemuan kadernya dengan Luhut, tidak ada janji money politics yang disampaikan.
"Dengan demikian jelas, kalau dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada penggalangan gerakan pengambilalihan kepemimpinan secara terstruktur dan sistematis oleh pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sedangkan pertemuan dengan Luhut, masih bisa dikategorikan ngopi-ngopi biasa," ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
