REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie tak menampik sempat meminta SBY untuk menindak kader Demokrat yang menudingnya melakukan pertemuan dan akan melakukan kudeta. Namun demikian, dirinya menampik jika terlibat dan menjadi subjek pernyataan Sekjen Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyoal uang DP 25 persen saat pertemuan Moeldoko dengan kader senior dan eks kader. 

Dia menegaskan, pada dasarnya Sekjen Demokrat memang tidak menuduhnya secara langsung menyoal DP yang diklaimnya dijanjikan Moeldoko itu. Karenanya, dia mempertimbangkan, untuk diam dan tidak berkomentar lebih jauh. "Sekjen (Demokrat) tidak menuduh saya, sementara saya gak mau komentar lagi. Karena mereka juga tidak menuduh saya soal itu," ujarnya kepada Republika, Senin (8/2).

Sebelumnya, sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, upaya pengambilalihan kepemimpinan atau kudeta tak hanya berasal dari internal partai, melainkan juga dari pihak luar atau eksternal. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko disebutnya sebagai sosok yang terlibat aktif dalam gerakan tersebut.

Dalam upaya yang dilakukan Moeldoko itu, pihaknya mendengar kesaksian yang menyampaikan jika Moeldoko menjanjikan sejumlah hal dan diberi dana awal sekira 25 persen. Sisanya, diklaim akan diberikan mantan Panglima TNI itu ketika memimpin Demokrat.

"Bahwa yang dilakukan Saudara Moeldoko bukan hanya sekedar mendukung gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) tersebut, tetapi yang bersangkutan yang secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah," ujar Teuku dalam keterangan resminya, Jumat (5/2).

Dalam kasus tersebut, Demokrat menilai, bahwa tidak mungkin segelintir kader dan mantan kader berani melakukan penggulingan kepemimpinan lewat kongres luar biasa (KLB). Khususnya, jika tidak ada keterlibatan orang yang memiliki kekuasaan dan dana besar untuk melakukan gerakan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika