Sabtu 06 Feb 2021 07:54 WIB

Jakarta Lockdown pada 12-15 Februari? Cek Faktanya

Beredar pesan di medsos bahwa Jakarta diklaim akan lockdown pada 12-15 Februari

Rep: Cek Viral Republika/Antara/ Red: Elba Damhuri

Tangkapan layar pesan yang menyebutkan lockdown pada 12-15 Februari 2021. (Telegram)

Foto:

Penelusuran:

Berdasarkan penelusuran Republika, pesan lockdown Jakarta pada 12-15 Februari adalah berita yang tidak valid.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan Jakarta tidak akan menerapkan karantina wilayah (lockdown) akhir pekan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

Bantahan itu Anies sampaikan melalui video yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (5/2).

"Jakarta tidak merencanakan penerapan kebijakan lockdown di akhir pekan. Berita tentang kebijakan lockdown itu adalah wacana yang berkembang di masyarakat dan media, tapi kami tidak di dalam posisi mempertimbangkan, apalagi menetapkan bahwa akan ada lockdown di akhir pekan di Jakarta. Itu tidak benar," kata Anies seperti dikutip Republika, Jumat.

(Pernyataan lengkap Anies Baswedan soal bantahan lockdown Jakarta ini bisa dilihat di tautan ini)

Anies menjelaskan, saat ini Pemprov DKI masih terus menjalankan kebijakan PSBB ataupun PPKM sesuai arahan dari pemerintah pusat yang berlangsung hingga 8 Februari 2021. Dia menyebut, pihaknya akan memastikan bahwa implementasi kebijakan PSBB tersebut serta protokol kesehatan yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan tertib di lapangan.

"Dan pembatasan kegiatan serta segala protokol kesehatan yang berlaku di dalamnya harus kita jalankan secara bersama-sama, secara tertib setiap saat. Bukan hanya di akhir pekan, bukan hanya di malam hari. Karena virusnya tidak kenal waktu dan bisa menyebar terus menerus lewat siapapun juga," imbuhnya.

Oleh karena itu, Anies kembali mengingatkan masyarakat terkait pentingnya melaksanakan protokol kesehatan. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Divisi Humas Polri, lewat unggahan Instagram pada Jumat (5/2), menyatakan kabar tersebut sebagai unggahan tidak benar dan dapat menyesatkan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, mengatakan tindakan menyebarkan hoaks seperti pesan lockdown DKI Jakarta akan dikenakan pasal dalam UU ITE dengan sanksi penjara.

"Pertama pada pasal 28 ayat 1 UU ITE/2018 yang mengatur penyebaran berita bohong di media elektronik, termasuk media sosial," kata Argo.

Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat 1 UU ITE itu bisa dikenakan sanksi penjara enam tahun maksimal atau denda maksimal Rp1 miliar. (Penjelasan Mabes Polri lengkapnya ada di link ini).

Klarifikasi serupa disampaikan.....