Kamis 04 Feb 2021 05:34 WIB

Kasus SMKN 2 Padang Berujung SKB Larangan Pemaksaan Jilbab

Menag Yaqut Cholil Qoumas menilai kasus SMKN 2 Padang hanyalah fenomena gunung es.

SMK Negeri 2 Padang yang sedang jadi sorotan karena pro kontra aturan siswi memakai jilbab|.
Foto:

Kepala Sekolah SMKN 2 Padang Rusmadi mengatakan dirinya siap mematuhi SKB tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah. Rusmadi mengaku belum mendapatkan atau membaca detail isi SKB yang diumumkan pemerintah pusat hari ini.

Tetapi, katanya, sebagai lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pemerintah, SMKN 2 Padang menurut dia akan mematuhi SKB tersebut.

"Saya belum baca detail isi SKB itu seperti apa. Tapi kita siap mematuhi," kata Rusmadi kepada Republika, Rabu (3/2).

Rusmadi menyebut dirinya juga akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar mengenai detail implementasi dari SKB 3 menteri ini.

"Kita tentu akan koordinasikan dulu dengan Disdik provinsi," ucap Rusmadi.

photo
Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, Rusmadi (berdiri) saat konferensi pers terkait komplain ortu siswi memakai jilbab - (Febrian Fachri/Republika)

 

 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah SMA N 1 Batusangkar Rahmat Hidayat mengatakan, pihaknya juga siap mematuhi SKB tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah. Rahmat menyebut selama ini di SMA 1 Batusangkar tidak pernah ada pemaksaan bagi siswi non-Muslim menggunakan seragam rok panjang, baju kurung dan berjilbab.

"Selama ini tidak pernah siswi non-Muslim kami keberatan menggunakan seragam berjilbab. Kami memberi mereka pilihan dan tidak ada pemaksaan," kata Rahmat kepada Republika, Rabu (3/1).

Rahmat mengatakan, di SMA 1 Batusangkar sekarang terdapat delapan orang siswi non-Muslim. Delapan orang ini menurut dia tidak pernah merasa terdiskriminasi dari sesama siswa dan guru yang mayoritas beragama Islam.

Begitu juga dengan pemeluk agama Islam di sekolah juga menghormati agama yang dianut murid non-Muslim tersebut. Dengan adanya SKB 3 menteri, Rahmat pun siap mematuhi. Menurut dia, SMA N 1 yang notabene sekolah negeri berada di bawah naungan pemerintah siap mematuhi arahan dari menteri.

"Tidak pernah ada persoalan perbedaan agama di SMA 1 Batusangkar," ujar Rahmat.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement