Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai, saat ini pengudetaan terhadap kepemimpinan partai, apalagi sebesar Partai Demokrat, sulit untuk dipercaya. Menurut Mahfud, era demokrasi kini sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat.

"Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Partai Demokrat, bisa dikudeta seperti itu," cuit Mahfud dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, dikutip Selasa (2/2).

Menurut Mahfud, jabatannya sebagai menteri koordinator sudah tentu tidak bisa digunakan dan tidak laku untuk memberi restu terhadap upaya tersebut. Dia menyatakan, hal yang terpenting untuk dipastikan oleh Partai Demokrat sendiri ialah soal soliditas internal partainya.

"Jabatan Menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal Partai Demokrat sendiri solid," jelas dia.

Mahfud juga menyatakan isu pemberian restu oleh sejumlah pejabat pemerintahan, termasuk dia, dalam kudeta Partai Demokrat dari AHY merupakan isu aneh. Dia menampik hal tersebut dengan alasan jangankan merestui, terpikir saja pun tidak.

"Ada isu aneh, dikabarkan bebrapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui Kongres Luar Biasa," ungkap Mahfud dalam cuitan lainnya.

Mahfud menyebut isu tersebut membuatnya kaget. Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu, dia tidak pernah berbicara mengenai hal tersebut dengan Moeldoko maupun orang lain. Dia juga menyatakan tak pernah terpikirkan untuk melakukan hal itu.

"Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," kata Mahfud.

Sebelumnya, Moeldoko juga mengingatkan agar AHY tak membawa dan menyangkut-pautkan masalah ini dengan Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, Presiden Jokowi tak mengetahui apa pun terkait masalah yang ditudingkan AHY. Ia pun menegaskan, masalah ini menjadi urusannya di luar jabatannya sebagai kepala staf kepresidenan.

“Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi, itu urusan saya Moeldoko bukan selaku KSP,” ujar Moeldoko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika