Selasa 02 Feb 2021 10:42 WIB

Mahfud Jawab Tudingan Beri Restu Kudeta Partai Demokrat

Mahfud MD kaget disebut terlibat rencana pembajakan Partai Demokrat.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Indira Rezkisari
Menko Polhukam Mahfud MD merasa janggal dikaitkan dengan isu pembajakan Partai Demokrat.
Foto: Republika/Prayogi
Menko Polhukam Mahfud MD merasa janggal dikaitkan dengan isu pembajakan Partai Demokrat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan, isu pemberian restu oleh sejumlah pejabat pemerintahan, termasuk dia, dalam kudeta Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan isu aneh. Dia menampik hal tersebut dengan alasan, jangankan merestui, terpikir saja pun tidak.

"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," cicit Mahfud lewat akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, dikutip setelah dikonfirmasi, Selasa (2/2).

Baca Juga

Mahfud menyebut, isu tersebut membuatnya kaget. Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu, dia tidak pernah berbicara mengenai hal tersebut dengan Moeldoko maupun orang lain. Dia juga menyatakan, tak pernah terpikirkan melakukan hal itu.

"Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," kata Mahfud.

AHY selaku ketua umum Partai Demokrat mengaku, ada pihak yang berupaya mengancam kedaulatan partainya. AHY menuturkan, muncul manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader yang melibatkan pihak eksternal untuk mengambil alih kepemimpinan partai. Menurut AHY, gerakan ini dilakukan secara sistematis.

Putra sulung Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itu mengeklaim, ada pihak eksternal partai yang terlibat dalam manuver ini. AHY mengaku, berdasarkan kesaksian dan testimoni pihak internal Demokrat, gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan.

Bahkan, AHY menyebut, secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo. Ia menambahkan, gerakan tersebut juga telah mendapat dukungan dari pejabat penting dan menteri.

Di sisi lain, Moeldoko mengingatkan agar AHY tak membawa dan menyangkut-pautkan masalah ini dengan Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, Presiden Jokowi tak mengetahui apa pun terkait masalah yang ditudingkan AHY. Ia pun menegaskan, masalah ini menjadi urusannya di luar jabatannya sebagai kepala staf kepresidenan.

“Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi, itu urusan saya, Moeldoko, bukan selaku KSP,” ujar Moeldoko.

Moeldoko menduga, tudingan yang disampaikan AHY berasal dari sejumlah foto para tamunya saat berkunjung ke kediamannya. Ia kemudian memberikan saran kepada AHY agar menjadi seorang pemimpin yang kuat dan tak baperan menanggapi berbagai isu. “Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing,” kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement