Rabu 27 Jan 2021 17:40 WIB

Menanti Komitmen Hukum yang Berkeadilan dari Kapolri Baru

Salah satu PR utama Kapolri Listyo Sigit adalah melakukan transformasi Polri.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berpidato saat Upacara Sertijab dan penyerahan Panji-panji Tribrata Polri yang ditayangkan pada layar elektronik di Ruang Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Dalam prosesi tersebut Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima tongkat komando dan Panji Tribrata dari Jenderal Polisi Idham Azis sebagai penanda pucuk kepemimpinan Polri telah resmi berpindah.
Foto:

Wakil Ketua LPSK RI, Maneger Nasution, mengatakan Kapolri baru memiliki sederet pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan. Terlebih, sejak awal penunjukan Listyo sebagai calon tunggal Kapolri memicu pro-kontra di masyarakat.

“Ada pihak mempertanyakan alasan di balik keputusan Presiden Jokowi tersebut. Selain tak ada tandingan, sosok Listyo yang terbilang muda juga menjadi sorotan. Dari lima nama Jenderal yang diajukan Kompolnas ke Presiden Jokowi, Listyo merupakan jenderal termuda,” kata Maneger.

Ia mengatakan, Listyo telah melangkahi dua angkatan setelah Kapolri Jenderal Idham Azis, yang merupakan Akpol Angkatan 1988. “Ada yang menilai, keputusan Jokowi memilih Komjen Listyo juga memunculkan prediksi dan spekulasi. Pasalnya, alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini dinilai tak memiliki prestasi gemilang. Selain itu, perwira ini juga bukan lulusan terbaik Akademi Kepolisian,” tutur dia.

Bahkan ada dugaan kuat, Jokowi memilih Listyo karena faktor kedekatan. Diketahui, Listyo pernah menjadi Kapolres Surakarta saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

“Selain itu, mantan Kapolda Banten ini juga pernah menjadi ajudan Jokowi saat menjadi Presiden di periode pertama,” tambahnya.

Meski demikian, sambung Maneger, apapun kritik publik, pada akhirnya hari ini Jokowi melantik Komjen Listyo menjadi Kapolri. PR yang sudah menanti yakni menuntaskan reformasi di tubuh Kepolisian dengan mengacu pada mandat konstitusionalnya, serta tujuan dan batasan yang diatur undang-undang, khususnya UU No 2 Tshun 2002 tentang Polri. Selain itu, adalah membangun soliditas Korps Bhayangkara.

"Ini dilakukan guna memupus potensi resistensi di internal Polri. Pasalnya, Komjen Listyo nantinya akan dihadapkan dengan resistensi jenderal-jenderal yang lebih senior saat menjadi orang nomor satu di Polri. Ia harus bisa mengatasi potensi resistensi para senior yang (merasa) dilompati dan mengakomodasi berbagai kepentingan di internal Polri,” tutur Maneger.

Ia melanjutkan, terjadinya surplus Pati dan Kombes di tubuh Polri, juga masalah serius di Korps Bhayangkara. Oleh karenanya, Listyo Sigit harus mampu menata ulang struktur di internal Polri agar lebih seimbang.

“Polri tak bisa lagi hanya menebar anggotanya untuk berkarier di luar institusi Polri. Apalagi di tengah kritik terhadap Polri yang banyak menduduki jabatan publik dan posisi strategis di luar tubuh Polri,” ujarnya.

Listyo, lanjutnya, harus mensterilkan Polri dari tarikan dan kepentingan politik. Kapolri harus menunjukkan kepada publik bahwa Polri profesional dan independen, meski dirinya memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi.

Selain itu, Listyo Sigit harus memastikan mampu mengembalikan Polri kepada khittahnya, yakni mengayomi dan melindungi masyarakat tanpa kecuali. Ihwal semakin berkembang dan inovatifnya teknologi informasi dan komunikasi, Kepolisian juga harus makin siap dengan revolusi 4.0 yang membuat ragam kejahatan jadi lebih modern karena didukung teknologi.

"Listyo juga  harus memberi solusi yang konkret terhadap permasalahan yang dinilai mendasar di tubuh Polri," ucapnya.

Permasalahan tersebut seperti represivitas aparat, penyiksaan, extrajudicial killing, penempatan anggota Polri pada jabatan di luar organisasi Polri, kontrol pertanggungjawaban etik, korupsi di tubuh Polri, penghalangan bantuan hukum, dan krisis keteladanan dalam pola hidup sederhana di kalangan petinggi kepolisian. "Jika masalah-masalah ini tidak dievaluasi dan dicarikan solusinya maka sulit untuk menghadirkan keyakinan publik bahwa kepolisian profesional, modern, demokratis, terpercaya, dan dicintai di bawah kepemimpinan Listyo,” ujarnya.

Setelah pelantikan oleh Presiden, Kapolri Listyo Sigit Prabowo resmi menerima Panji Tribarta dari pendahulunya Jenderal Idham Azis. Serah terima tongkat estafet itu dilakukan pada saat "upacara tradisi serah terima jabatan Panji-panji Polri Tribarta" di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (27/1).

"Terima kasih Bapak Jenderal Idham Azis yang telah memberikan semua ini untuk kita semua untuk kita warisi sebagai kultur positif yang harus kita jaga dan dirawat untuk kemajuan Polri di masa akan datang kondisi ini tercipta juga atas peran serta dan dukungan dari semua pihak," ujar Sigit dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu, Listyo Sigit menyampaikan terima kasih kepada Idham Azis yang telah mengantarkan dirinya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di depan Komisi III DPR RI. Menurutnya hal itu merupakan tradisi baru dan menjadi nilai-nilai yang akan dilanjutkan. Sekaligus menunjukkan soliditas internal Polri terjalin dengan sangat baik.

"Atas nama seluruh jajaran Polri, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jenderal polisi Idham Azis beserta ibu yang berkenan hadir di tengah keluarga besar Polri," ungkap Sigit.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement