Selasa 26 Jan 2021 07:05 WIB

Top 5 News: Polemik Jilbab, Kepala SMK 2 Padang Siap Dipecat

Senator Minta Rasisme Ketua Projamin ke Pigai Diproses Hukum

Sekelompok siswa berjilbab di Jakarta pada tahun 1982 yang di larang masuk sekolah.
Foto: Setiardi
Sekelompok siswa berjilbab di Jakarta pada tahun 1982 yang di larang masuk sekolah.

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik jilbab di SMKN 2 Padang, Sumatra Barat terus menggelinding. Komentar Mendikbud Nadiem Makarim yang menyebut peristiwa tersebut adalah bentuk tindakan intoleran, direspon Kepala SMKN 2 Padang, Rusmadi yang siap menerima sanksi jika memang terbukti bersalah. Bahkan Rusmadi siap dipecat, asalkan pemerintah lebih dulu datang ke lokasi untuk melakukan penelusuran.

Kabar pemaksaan memakai jilbab untuk para siswi di SMKN 2 Padang itu menjadi isu liar. Banyak pihak yang berkomentar dan menjadikan kabar tersebut banyak dicari pembaca Republika.co.id. Berita-berita soal polemik berjilbab pun masuk dalam jajaran top 5 news Republika.co.id, Senin (25/1).

1. Kepala SMKN 2 Padang yang Siap Dipecat Usai Respons Nadiem

Polemik isu soal aturan jilbab di SMKN 2 Padang yang viral di media sosial terus bergulir hingga akhirnya sampai ke telinga pemerintah pusat. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, peristiwa yang terjadi di SMKN 2 Padang adalah bentuk tindakan intoleransi.

"Sejak menerima laporan tersebut, Kemendikbud koordinasi dengan pemda untuk segera mengambil tindakan tegas. Saya mengapresiasi gerak cepat pemerintah daerah terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Nadiem dalam sebuah video resmi dari Kemendikbud, Ahad (24/1).

 Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, Rusmadi (berdiri) saat konferensi pers terkait komplain ortu siswi memakai jilbab

Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, Rusmadi, pun merespons dengan mengatakan siap menerima sanksi bila ada temuan pelanggaran terkait pro dan kontra memakai jilbab di sekolahnya. Rusmadi mempersilakan pihak Kemendikbud meninjau persoalan langsung ke lapangan untuk mencari tahu fakta yang terjadi.

"Kalau saya salah, saya siap dipecat. Tapi, pemerintah silakan lihat ke lapangan dulu. Apa yang sudah kami lakukan," kata Rusmadi di kantornya, Senin (25/1).

Baca berita selengkapnya di sini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement