Jumat 22 Jan 2021 06:42 WIB

PPKM Belum Ampuh

PPKM diragukan efektif mengingat pelaksanaan di lapangan tidak ketat.

Sejumlah kendaraan terjebak macet dikawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (21/1). Pemerintah pusat melalui Ketua Komite Penanganan Covid-19  dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto berencana akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali dari tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021 akibat kasus Covid-19 masih tinggi di beberapa daerah. Republika/Thoudy Badai
Foto:

Belajar PSBB

Keputusan pemerintah mempepanjang PPKM selama dua pekan didasari pembelajaran dari pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat oleh Pemprov DKI Jakarta. Berkaca pada pelaksanaan PSBB ketat di DKI Jakarta pada 14 September sampai 5 Oktober 2020 lalu, pembatasan kegiatan tidak akan cukup dilakukan hanya dalam dua pekan.

PSBB ketat dilakukan Pemprov DKI setelah sebelumnya dilakukan PSBB transisi selama lima kali berturut-turut, sejak 5 Juni sampai 13 September 2020. Dari evaluasi, terlihat penurunan kasus pekanan baru terlihat pada pekan ketiga pelaksanaan PSBB ketat.

Penurunan kasus ini hanya bertahan selama empat pekan dan kembali melonjak naik pada 2 November 2020 sampai saat ini. Perlu diketahui, lonjakan kasus saat itu terjadi sebagai efek dari libur panjang akhir Oktober.

"Kita dapat menarik pembelajaran bahwa dampak dari intervensi yang dilakukan baru akan muncul pa da pekan ketiga pelaksanaan intervensi tersebut. Sedangkan, dampak dari kejadian yang memicu penularan seperti libur panjang biasanya terlihat lebih cepat, yakni dalam 7-10 hari saja," ujar Wiku.

Artinya, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengetatkan aktivitas masyarakat selama tiga pekan bisa gagal hanya dalam waktu sepekan bila ada pemicu penularan yang masif. Hal ini terjadi saat kejadian libur panjang akhir Oktober 2020 lalu. "Dalam sepekan pelaksanaan (PPKM), evaluasi menunjukkan belum ada perubahan signifikan," kata Wiku.

Salah satu inisiator Koalisi Masyarakat untuk Covid-19 (situs LaporCovid) Irma Hidayana menyarankan pemerintah memberlakukan lockdown atau penguncian saat ini karena angka Covid-19 terus melonjak liar. Irma meyakini lockdown dapat menekan laju penularan Covid-19.

Irma mengaku meragukan perpan jangan PPKM akan efektif menekan laju penularan mengingat pelaksanaan di lapangan tak seketat PSBB di awal-awal pandemi masuk Indonesia. "PPKM nggak ada signifikannya. Harusnya PPKM dievaluasi karena nggak ada pembatasan jadi biasa saja. Harus di-lockdown," kata ujar doktor bidang kesehatan masyarakat dari Universitas Columbia, Amerika Serikat itu.

Irma meminta pemerintah melakukan PSBB secara lebih ketat. Menurut dia, situasi penularan Covid- 19 sudah kacau dalam beberapa hari terakhir karena trennya terus naik signifikan.

Irma berharap PSBB ketat bisa membuat mobilisasi masyarakat jadi lebih mudah dikendalikan. Pada akhirnya, beban keterisian rumah sakit dapat dikurangi ketika lebih sedikit orang tertular Covid-19. (sapto andika candra/dessy suciati saputri/rizky suryarandika, ed: mas alamil huda)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement