Untuk keperluan itu, kini Kemensos tengah bekerja bersama dengan unsur perguruan tinggi. Nantinya akan ada parameter baru yang berbeda-beda. Mungkin juga scheme - nya berbeda. Selain itu, proses pemutakhiran juga melibatkan pemerintah provinsi.
“Jadi kalau paramaternya sama, misalnya pakaian, bagaimana dengan warga kita yang berada di gunung?," imbuhnya.
Risma menyatakan, ia tidak akan melakukan proses pembaruan data dengan prinsip-prinsip statistik. “Kami akan menggunakan data dari daerah, yang akan direkap oleh provinsi. Kemudian dikirim ke kami. Nah, nantinya perguruan tinggi akan melakukan verifikasi, quality assurance terhadap data tersebut. Jadi saya tidak akan melakukan pendataan statistik,” katanya.
Mensos meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk menggunakan parameter tersebut dalam pembaruan data kemiskinan di DTKS. “Memang mungkin berat. Tapi yakinlah hal itu dilakukan karena apa yang kita kerjakan untuk kebaikan masyarakat,” katanya.
Di lain pihak, Mensos juga meminta penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota karena Kementerian Sosial akan melakukan evaluasi terhadap data kemiskinan dari pemerintah kabupaten dan kota setiap pekan.
Pada Tahun Anggaran 2021, Kementerian Sosial akan melakukan penyempurnaan DTKS dan melakukan perluasan sasaran menjadi 60 persen masyarakat dengan pendapatan terbawah. Ppeningkatan data menjadi 60 persen masyarakat dengan pendapatan terbawah, setara dengan 41.697.344 rumah tangga, atau 162.003.487 jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
