Selanjutnya di bidang politik dan demokrasi, ICMI menilai perlu adanya penyesuaian kebijakan dan tata cara mengelola negara. Di dalamnya termasuk regulasi-regulasi yang disusun sebelum adanya pandemi Covid-19.
"Sehebat apapun rancangan undang-undang yang disusun sebelum Covid-19, terpaksa harus dire-evaluasi agar relevan dengan tantangan kebutuhan terkini. Maka ICMI berharap para pemangku kebijakan lebih arif dalam membuat keputusan yang selalu berada dalam koridor Pancasila dan UUD 1945, " ujar Jimly.
Adapun dalam membangun demokrasi, mengelola perbedaan, dan penegakan hukum harus tetap mengedepankan kaidah kemanusiaan. Diikuti dengan persaudaraan dan pertimbangan keutuhan bangsa dalam bingkai Pancasila.
Menurutnya, kekerasan dan tindakan represif hanya akan menimbulkan luka yang berkepanjangan. "Maka, dalam menyikapi perbedaan pandangan di tengah masyarakat, hendaknya pemerintah dan kelompok masyarakat menciptakan atmosfir yang kondusif dan harmonis sebagai pengejawantahan kebhinekaan," ujar Jimly.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
