REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa program vaksinasi Covid-19 yang dijadwalkan dimulai pekan depan tetap harus menunggu izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, Jokowi mengaku tidak tahu kapan izin dari BPOM bisa dirilis, kendati pasokan vaksin Covid-19 produksi Sinovac sudah didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia.
"Vaksinasi kapan? Saya jawab minggu depan. Harinya apa? Saya jawab menunggu yang namanya izin penggunaan darurat dari BPOM," ujar Jokowi dalam penyerahan bantuan modal kerja (BMK) kepada pelaku usaha mikro kecil di Istana Bogor, Jumat (8/1).
Jokowi menegaskan bahwa seluruh tahapan teknis terkait vaksinasi harus dipatuhi pemerintah. Program vaksinasi, ujarnya, mau tak mau harus menunggu EUA dari BPOM sebagai kuncinya.
"Saya nggak tahu keluarnya kapan. Bisa hari ini, bisa Senin, bisa Selasa," ucapnya.
Bila berjalan sesuai jadwal, maka vaksinasi perdana akan dilaksanakan Rabu 13 Januari 2021, pekan depan. Presiden Jokowi tidak sendirian dalam menjalani vaksinasi Covid-19 perdana. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, ada tiga kelompok yang mendapat suntikan vaksin Covid-19 pertama di Indonesia.
Kelompok pertama, ujar Wiku, adalah pejabat publik pusat dan daerah. Presiden Jokowi masuk dalam kelompok ini. Kedua, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan pimpinan kunci dari institusi kesehatan di daerah. Sedangkan kelompok ketiga adalah tokoh agama di daerah.
Vaksinasi Covid-19 ditargetkan akan dilakukan terhadap 70 persen populasi Indonesia atau 182 juta penduduk. Angka ini adalah batas minimal vaksinasi agar tercapai kekebalan komunitas atau herd immunity. Bila kekebalan komunitas tercapai, maka masyarakat bisa lebih leluasan menjalankan aktivitas sehari-hari, tentu dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
