Kamis 07 Jan 2021 14:43 WIB

Edukasi Soal Vaksin Perlu untuk Yakinkan Masyarakat

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nanti akan melibatkan tokoh publik, hingga tokoh agama

Petugas keamanan melintas di dekat baliho sosialisasi manfaat vaksinasi Covid-19 di kawasan Fatmawati, Jakarta, Selasa (15/12). Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memperpanjang pengawasan terhadap efikasi maupun efek samping vaksin Covid-19 yang memungkinkan pengumuman keberhasilan atau tidaknya uji klinis tahap tiga vaksin Covid-19 itu terhadap relawan akan ikut mundur ke Maret 2021. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Petugas keamanan melintas di dekat baliho sosialisasi manfaat vaksinasi Covid-19 di kawasan Fatmawati, Jakarta, Selasa (15/12). Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memperpanjang pengawasan terhadap efikasi maupun efek samping vaksin Covid-19 yang memungkinkan pengumuman keberhasilan atau tidaknya uji klinis tahap tiga vaksin Covid-19 itu terhadap relawan akan ikut mundur ke Maret 2021. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—-Pelibatan kepala daerah, tokoh masyarakat hingga tokoh agama sebagai contoh penerima vaksinasi awal dinilai penting guna menyikapi adanya keraguan, yang masih muncul dari sebagian masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan akan mampu mengedukasi sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat, baik perihal keamanan, efektifitas hingga kehalalan vaksin Corona yang kini telah siap diberikan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo mengatakan, dalam rangka mengantisipasi adanya penolakan pemberian vaksin Corona oleh masyarakat, maka perlu dilakukan langkah- langkah edukasi yang tepat.

Sehingga vaksinasi untuk mengendalikan pendemi Corona dapat efektif dilaksanakan. “Maka, diperlukan sosialisasi serta edukasi yang bersifat persuasif dan jangan ada kesan dipaksa,” jelasnya, Kamis (7/1).

Menurutnya, penolakan biasanya muncul karena masih ragu- ragu. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan vaksinasi Corona nanti akan melibatkan tokoh publik, tokoh masyarakat hingga tokoh agama maupun ulama untuk megawali.

Harapannya akan mampu menumbuhkan kepercayaan serta keyakinan masyarakat yang masih ragu dan berpotensi menolak. “Sehingga pihak yang masih ragu bisa mantap atau bersedia diberi vaksin,” kata Yulianto.

Saat ini, lanjutnya Dinkes Provini Jawa Tengah, masih menunggu keputusan dari pusat terkait dengan pelaksanaan pemberian vaksinasi Corona untuk tahap pertama.

Pada saat yang sama, Dinkes Provinsi Jawa Tengah juga terus mempersiapkan dan mematangkan rencana serta mekanisme pendistribusian vaksin ke berbagai tempat yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Corona.

Termasuk memastikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan telah siap untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi. Karena belum semua daerah memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Misalnya, mobil vaksin yang belum dimiliki sejumlah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. “Untuk mobil vaaksin, saat ini baru ada 13 unit yang dimiliki beberapa kabupaten/ kota,” katanya.

Jika nanti ada kabupaten yang tidak bisa mengambil, maka armada dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah yang akan mendistribusikan. “Kalau daerah yang tidak punya mobil vaksin tentu kita antar. Tetapi itu hanya masalah teknis saja dan hal tersebut masih kita matangkan sambal menunggu perkembangan dari pusat,” tega Yulianto.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menegaskan jika daerahnya telah mempersiapkan langkah- langkah antisipasi agar tidak ada penolakan dari pihak yang akan menerima vaksinasi Corona tersebut.

Hal ini dilakukan sebelum nantinya dilakukan pemberian vaksin, yang dimulai dari ke tenaga kesehatan (nakes), tokoh publik hingga kalangan masyarakat.

Menurut gubernur, yang menolak vaksin jumlahnya hanya sedikit. Hari ini vaksinasi disiapkan untuk nakes sebagai prioritas pertama dan yang masih menolak tersebut potensinya dari kalangan masyarakat. “Maka soal vaksinasi ini betul- betul akan kita sosialisasikan dengan baik agar prosesnya bias dilaksanakan dengan lancar dan masih ada waktu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” jelasnya.

Seperti halnya Yulianto Prabowo, gubernur juga menegaskan potensi penolakan vaksin itu biasanya karena mereka merasa tidak percaya atau belum yakin dan juga karena mereka memang belum tahu.

Karena itu dengan sosialisasi yang dilakukan terus menerus, maka diharapkan pihak yang berpotensi melakukan penolakan akan bisa mengerti dan paham pentingnya vaksinasi, kemudian bersedia untuk diberi vaksin.

Apalagi, lanjutnya, nantinya vaksin tersebut nantinya tidak hanya Sinovac, tetapi juga ada vaksin lain seperti Pfizer dan Moderna yang juga akan diberikan kepada masyarakat. Adapun, kriteria yang akan mendapatkan vaksinasi antara lain, adalah mereka yang berusia 18 hingga 59 tahun, tidak memiliki komorbiditas dan tidak pernah terpapar Covid-19.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement