REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Fraksi PKS, DPR, Netty Prasetiyani Heryawan menegaskan terkait kebijakan PSBB Jawa Bali yang dibuat pemerintah, agar ditaati secara menyeluruh. ''Agar kebijakan ini ditaati dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua kepala daerah terutama kota dan kabupaten yang disebut secara langsung. Jangan sampai terjadi disharmoni antara pusat dengan daerah dalam pelaksanaannya seperti yang terjadi pada PSBB sebelumnya,'' tandas Netty dalam siaran pers yang diterima Republika, Kamis (7/1).
Hal ini penting mengingat untuk menekan penyebaran virus salah satu hal yang harus dikendalikan adalah mobilitas manusia. ''Jangan sampai ada perbedaan sikap dan kebijakan yang menyebabkan PSBB sia-sia dan sekadar menjadi gimmick,'' tegasnya.
Lebih lanjut, Netty yang juga anggota Komisi IX (kesehatan) meminta beberapa poin pada penerintah, terkait perkembangan dan kondisi Covid-19 di lapangan. ''Pemerintah pusat jangan berlepas tangan dari implikasi menarik tuas rem dengan penerapan PSBB. Pastikan pemerintah daerah memiliki kesiapan. Juga fokus pada penanganan covid-19 seperti peningkatan kualitas dan kuantitas 3T dan kapasitas layanan kesehatan tempat isolasi, ruang ICU, ventilator, obat obatan yang digunakan dalam protokol penanganan Covid-19,'' ungkap Netty.
Juga menurunkan positivity rate dengan memperbanyak dan mempermudah akses tes bagi masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau secara ekonomi. Menjamin pelindungan dan keselamatan tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir di garda depan penanganan, mengingat banyak yang telah gugur. Serta mengelola komunikasi publik yang baik atas setiap kebijakan yang diambil untuk membangun public trust.
Selain itu agar pemerintah pusat menyiapkan program sosial safety net dengan basis data yang lebih baik/akurat terutama sektor terdampak kebijakan PSBB seperti perkantoran, sekolah dan kampus, umkm kuliner, pusat perbelanjaan, sektor ibadah dan pengusaha kecil dan menengah transportasi,'' papar Netty.
Ditambahkannya, mengeluarkan aturan teknis yang menjelaskan kebijakan umum PSBB yang diambil oleh pemerintah. Jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil celah dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. ''Oleh karena itu, kebijakan PSBB ini akan berjalan baik dengan skema satu komando dan kolaborasi optimal semua stakeholder dan serta harus dibarengi kebijakan lain yang sejalan dengan kebijakan utama terkait, misal ekonomi, pariwisata, transportasi dan lainnya yang tidak bertentangan. Misal, ketika dibatasi semua sektor akan tapi tempat wisata masih diberikan ruang,'' ungkap Netty.
Ikuti Whatsapp Channel Republika