Selasa 05 Jan 2021 05:58 WIB

Menkominfo Sebut Pusat Data Nasional Punya Nilai Strategis

Menkominfo mengatakan pembangunan infrastruktur pusat data nasional dilakukan 2021.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate
Foto: MUHAMMAD ADIMAJA/ANTARA
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan pembangunan pusat data nasional akan memiliki nilai strategis. Johnny menyebut, jika pembangunan pusat data nasional selesai maka dapat mengatasi sejumlah persoalan di Indonesia.

"Kalau Kominfo melalui Aptika (Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika) bisa bangun pusat data nasional dengan baik dalam rangka electronic government maka sebagian masalah Indonesia khususnya bidang perencanaan dan implementasi bisa teratasi dalam rangka satu data nasional," ujar Johnny dalam acara "Menkominfo Menyapa" yang disiarkan secara daring, Senin (4/1).

Baca Juga

Karena itu, Johnny mengatakan, ada pekerjaan besar yang menanti Kemenkominfo pada 2021, salah satunya pembangunan infrastruktur pusat data nasional. "Tahun 2021 pekerjaan Aptika menjadi lebih keras lagi, beberapa infrastuktur penting yang harus diselesaikan, yakni pusat data nasional, dalam rangka satu data Indonesia sangat strategis untuk kepentingan pembangunan Indonesia," ungkap Johnny.

Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, untuk menyelesaikan beberapa persoalan dibutuhkan dukungan data yang baik. "Nggak bisa kita hindari bahwa Aptika harus berperan lebih pada 2021, mengingat penanganan Covid-18 membutuhkan dukungan dari Aptika yang tinggi, khususnya terkait pusat data, terkait regulasi yang dibutuhkan," ungkapnya.

Beberapa waktu yang lalu, Johnny G Plate mmenyebut, kebutuhan data merupakan salah satu prasyarat terwujudnya pemerintahan digital. Indonesia saat ini kata Johnny, dituntut tidak lagi terbatas pada adopsi teknologi semata, tetapi dituntut untuk mensukseskan implementasi e-government menuju digital government

"Kebutuhan publik akan informasi dan data masih harus terus dijamin pemenuhannya, upaya berkesinambungan masih harus terus dilakukan guna mewujudkan pemerintahan digital. seperti melalui inisiatif Satu Data Indonesia yang didukung dengan Pendirian Pusat Data Nasional," kata Johnny saat membuka Silahturahmi Nasional Badan Publik dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia secara virtual, Senin (26/10).

Ia mengatakan, pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan tatanan kehidupan masyarakat serta tata laku pemerintahan. Bahkan, Hasil temuan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL), terjadi peningkatan penggunaan internet fixed broadband sebesar 28 persen di kuartal kedua tahun ini.

Karena itu, momentum tersebut menjadi titik transformasi digital nasional menjadi kian mendesak dilakukan. "Dalam hal ini, pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan kebijakan menjadi prasyarat yang utama untuk mewujudkannya," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement