REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI meminta pemerintah dapat menetapkan patokan harga komoditas, salah satunya harga kedelai. Hal ini menyusul kenaikan harga kedelai di beberapa pasar mencapai Rp 9.200 sampai Rp 10.000 per kilogram, dari harga normal kisaran Rp 6.500 sampai Rp 7.000 per kilogram.
Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mengatakan patokan harga bisa ditetapkan agar ada kendali harga secara nasional termasuk produk turunannya seperti tempe dan tahu. “Ada banyak faktor (harga kedelai naik), harga salah satunya,” ujarnya ketika dihubungi Republika, Ahad (3/1).
Menurutnya, ada tiga faktor untuk menyesuaikan harga kedelai, yakni kendali harga, produksi nasional, dan kendali pasar. Ia pun mendorong pemerintah untuk mengembangkan produksi nasional yang terkendali untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Kendali pasar dalam arti kita harus menjaga mata rantai pasok dan jual ini secara sehat,” ucapnya.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan kecukupan stok kedelai untuk kebutuhan industri tahu tempe secara nasional hingga tiga bulan mendatang. Harga kedelai akan disesuaikan pada tingkat perajin.
Berdasarkan data Asosiasi Importir Kedelai Indonesia (Akindo), saat ini stok kedelai nasional di gudang importir sekitar 450 ribu. Sekjen Kemendag Suhanto mengatakan saat ini penyesuaian harga kedelai masih mengikuti kenaikan harga kedelai dunia pada 2020 dari 11,82 dolar AS per bushels menjadi 12,92 dolar AS per bushles atau naik sembilan persen.
“Harga di sana (luar negeri) mengalami kenaikan cukup signifikan, tapi kami sudah berkoordinasi dengan penyedia kedelai juga untuk menyiapkan bahan baku untuk kecukupan dua bulan sampai tiga bulan mendatang,” ujarnya ketika dihubungi Republika, Ahad (3/1).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut saat ini harga rata-rata nasional kedelai sebesar Rp 11.298 per kilogram per Desember 2020. Harga ini turun 0,37 persen dibanding November 2020, dan turun 8,54 persen dibanding Desember 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
