REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berusaha tetap melakukan pelayanan keluarga berencana selama 2020, walaupun pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk pencegahan Covid-19. Strategi BKKBN selain juga melakukan refocusing, juga mereorientasi program agar pelayanan keluarga berencana tetap maksimal.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengakui BKKBN untuk 2020 ini bukan hanya refocusing anggaran saja sesuai arahan pemerintah, tapi juga reorientasi program. Reorientasi program yang ia maksud, output pelayanan pecegahan kehamilan dan layanan advokasi, penyuluhan, Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) tetap berjalan, dengan menekankan standar protokol kesehatan ketat.

Hasto menjelaskan kelompok sasaran keluarga berencana selama ini memang harus dilakukan secara tatap muka, karena itu disinilah terkendalanya. Persoalan ini ditambah keluarga sasaran juga seperti ada kekhawatiran ke klinik di saat pandemi. Karena puskesmas dan klinik-klinik juga banyak melayani kasus-kasus yang darurat.

Sedangkan yang sebatas konseling dan konsultasi dianggap tidak terlalu penting karena tidak mengancam jiwa untuk saat ini. Sehingga mau tidak mau kualitas pelayanan keluarga berencana kembali menurun. "Jadi kita banting stir, lah," kata Hasto dalam diskusi virtual bersama Republika, Senin (28/12).

Untuk menghindari penurunan lebih jauh output kinerja keluarga berencana selama 2020, Hasto memaparkan BKKBN memakai strategi lain, khususnya dalam mengajak penggunaan alat pencegah kehamilan. "Kita akhirnya melakukan berbagai jurus dan pendekatan banting stir. Seperti petugas KB itu datang door to door," ujar mantan Bupati Kulon Progo ini.

Dengan pelayanan door to door, jelas Hasto, petugas KB yang biasanya hanya melakukan penyuluhan di klinik dan puskesmas akan berkeliling. Tidak hanya itu, mereka juga diperbolehkan membawa berbagai kebutuhan pencegahan kehamilan, seperti pil KB ke rumah-rumah yang membutuhkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika