REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belakangan ini, aparat TNI-Polri, khususnya Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya sibuk mengurus keberadaan Front Pembela Islam (FPI). Hal itu setelah pendiri FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang ke Indonesia pada 10 November 2020. Usai acara HRS menciptakan kerumunan, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman menginstruksikan jajarannya mencopot baliho HRS di Jakarta.
Pun dengan Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran juga mendukung langkah pencopotan baliho, serta mengusut kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan massa FPI. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen (Purn) Agus Widjojo, mengatakan, setiap kebijakan yang diambil institusi harus merujuk pada kewenangan.
"Selama kebijakan itu datang dari pejabat yang berwenang (TNI menurunkan baliho) untuk membuat kebijakan maka sah itu adanya konstitusional," kata Agus dalam konferensi pers akhir tahun secara daring di Jakarta, Selasa (22/12).
"Kita anggap itu penuh dengan heroisme, heroik, tapi datang dari pejabat yang tidak punya kewenangan untuk membuat kebijakan maka walaupun itu kita anggap baik, tapi itu tidak sesuai dengan kaidah demokrasi berarti bisa katakan itu salah," ujar Agus menambahkan.
Menurut Agus, setiap kebijakan yang diambil TNI-Polri ujungnya berada di bawah kewenangan presiden. "Kalau kita lihat dinamika respons di dalam lingkungan, terutama di dalam negeri. Itu kan datangnya dari presiden. Di dalam sistem presidensial, maka kebijakan keputusan itu datang dari dan berakhir pada pertanggungjawaban presiden. Jadi itu sah dan konstitusional," ucap mantan komandan Sesko TNI tersebut.
Agus juga menyoroti tantangan Indonesia terkait dengan Revolusi Industri 4.0. Dia menyebutkan, seyogianya tekad Indonesia menjadi bangsa maju dan persaingan antarbangsa semakin ketat pada masa depan. Salah satunya adalah segera diberlakukannya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), sebuah blok kerja sama perdagangan terbesar dalam sejarah, di mana Indonesia termasuk di dalamnya.
"Bisa dibayangkan ketatnya persaingan di sebuah blok perdagangan yang terdiri dari negara anggota ASEAN ditambah China, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru. Blok perdagangan ini mencakup 30 persen penduduk dan 30 persen ekonomi dunia," ujarnya.
Agus hadir didampingi Wagub Lemhannas Marsdya Wieko Syofyan, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas Mayjen Rahmat Pribadi, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas Laksda Prasetya Nugraha, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas Prof Reni Mayerni, dan Kepala Biro Humas Lemhannas Brigjen Sugeng Santoso.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
