REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menghadirkan Menteri Pertahanan (Menhan) RI dalam rangkaian Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu (18/4/2026). Kehadiran Menhan untuk memperkuat pemahaman pimpinan DPRD terhadap sistem pertahanan negara serta peran daerah mendukung stabilitas nasional.

Dalam paparannya, Menhan menekankan, penguatan pertahanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI. Dia menekankan, pertahanan juga merupakan bagian dari sistem nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah.

Sjafrie menjelaskan, strategi pertahanan Indonesia diarahkan untuk menjaga kedaulatan negara melalui pendekatan defensif aktif, serta memastikan stabilitas nasional sebagai prasyarat pembangunan. Sebagai implementasi konkret, kata dia, pemerintah mendorong pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di setiap kabupaten sebagai bagian dari penguatan pertahanan daerah.

"Presiden memerintahkan kita untuk menjaga seluruh kabupaten. Oleh karena itu, kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia ditugaskan untuk membangun setiap batalyon menjaga satu kabupaten," ujar Sjafrie dalam siaran pers.

Dia menyampaikan, Mabes TNI hingga akhir 2025, telah membangun sekitar 150 batalyon. Dari jumlah tersebut akan terus ditingkatkan untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten di Indonesia atau sekitar 514 batalyon sampai akhir 2029.

Ikuti Whatsapp Channel Republika