REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat Syarief Hasan mengomentari soal pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD juga bertanggung jawab atas kerumunan massa penjemput pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Syarief menilai sikap Ridwan Kamil tersebut tidak elok.
"Semua orang harus bertangung jawab sesuai dengan tupoksinya. Jadi tidak elok kalau saling melempar tangung jawab," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).
Ia mengatakan, Indonesia memiliki sistem pemerintahan. Menurutnya, jika semuanya mengatur kepada sistem pemerintahan yang benar maka setiap pejabat sudah memiliki tanggung jawab masing masing.
"Kadang-kadang pejabat itu seharusnya, biasanya yang dituntut itu bekerja melebihi daripada tupoksinya, nah itu malah lebih bagus, lebih care terhadap apa yang diharapkan pemerintah, bukan mengurangi, tapi harus melakukan lebih banyak," ujar wakil ketua MPR tersebut.
Sebelumnya, Ridwan Kamil menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar, Rabu (16/12) siang. Ridwan mengatakan Mahfud harus bertanggung jawab atas kerumunan massa kepulangan Rizieq Shihab.
"Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud MD (Meko Polhukam), di mana penjemputan HRS ini diizinkan asal tertib dan damai. Jadi, beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya," kata Ridwan.
Menurut Emil, pernyataan Mahfud MD yang membolehkan penjemputan HRS asalkan tertib dan damai ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Karena statemen itu pula, kata dia, ribuan orang datang ke bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan penjemputan.
"Nah sehingga ada tafsir seolah-olah itu diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya," tutur dia.
Dengan dasar tersebut, Emil mendesak Mahfud MD untuk bertanggung jawab. Dia mengatakan, dalam Islam adil itu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya.
"Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Semua punya peran yang perlu diklarifikasi," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika