REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi berencana akan melaporkan oknum guru SMPN 250 Cipete, Jakarta Selatan, bernama Sukirno ke Polda Metro Jaya. Prasetio menyebut, pelaporan itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Sukirno merupakan guru yang membuat soal ujian dengan menggunakan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Megawati. "Saya atas nama kader PDI-P (akan melaporkan), karena itu menyebut nama ketua umum saya," kata Prasetio di Ruang Sidang Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/12)
Prasetio menjelaskan, keputusannya untuk melaporkan Sukirno ke Polda Metro Jaya karena menilai perbuatan oknum guru itu memiliki unsur provokasi dan menjelek-jelekan nama ketua umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Selain itu, ia juga tidak ingin peristiwa ini menimbulkan persepsi yang bermacam-macam pada masyarakat.
"Jangan sampai bergulir di media sosial ke mana-mana. Pak Sukirno ini kan provokasi, ini yang saya agak sayangkan," ujarnya.
Dia juga menegaskan, tujuan melaporkan kasus ini agar hal serupa tidak kembali terjadi dalam dunia pendidikan di Jakarta. Prasetio beralasan kasus intoleransi seperti ini sudah terjadi dua kali di Ibu Kota dalam waktu yang berdekatan, yakni oknum guru rasial dan guru politis.
Sebelumnya, kasus bernada rasis terjadi di SMAN 58 Jakarta pada akhir Oktober 2020. Seorang oknum guru mengajak siswanya untuk tidak memilih kandidat Ketua OSIS yang non-Muslim. Setelah itu, beberapa pekan kemudian muncul soal ujian dengan menggunakan nama dua tokoh politik.
"Bukan berlebihan, sudah dua kali. Dulu masalah OSIS, sekarang masalah ini (soal politis). Jadi buat efek jera," tegas Prasetio.
Parestio menambahkan, ia akan melaporkan Sukirno ke polisi usai melakukan rapat internal bersama Komisi E DPRD DKI yang telah menggelar pertemuan klarifikasi atas kedua kasus itu. "Setelah ini, mungkin hari ini saya akan ke Polda Metro, mungkin hari ini, mungkin besok pagi," tuturnya, kemarin.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria mengatakan telah melakukan pertemuan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait untuk mengetahui kronologis peristiwa guru rasial dan guru politikus itu. Iman menyampaikan, usai pertemuan pada Senin (15/12) tersebut, Komisi E akan menggelar rapat internal dengan Pimpinan DPRD DKI agar dapat menentukan langkah selanjutnya.
"Nanti kita akan mengadakan rapat internal. Kira-kira sanksi apa yang akan kita jatuhkan kepada orang-orang yang kita anggap, masih kita anggap ya melakukan kelalaian," ucap Iman.
Menurut Iman, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga harus terjun langsung ke lapangan untuk mencari tahu inti permasalahan kedua kasus tersebut. Sebab, ia menilai, kejadian seperti ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap masyarakat.
"Ini mesti memang dari dinas harus langsung turun gunung ampe mereka ke bawah mengetahui betul apa sih permasalahannya. Ini kan katanya ada yang kelewatan untuk menyortir soal-soal. Nah, hal-hal kayak gini jangan sampai terjadi lagi. Ini sepele tapi akibatnya luar biasa, dampaknya," jelas dia.
Soal ujian itu beredar luas di media sosial dan menjadi viral. Soal tersebut memuji Anies dan menjadikan Mega sosok antagonis.
Salah satu soal berbunyi, "Pak Anies adalah seorang Gubernur hasil Pemilihan Gubernur tahun 2017. Ia tidak menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya untuk memperkaya diri dan keluarga. Sebaliknya, ia gunakan jabatannya untuk menolong rakyat yang mengalami kesusahan. Perilaku pak Anies adalah contoh sikap..."
Lalu, "Anies selalu diejek Mega karena memakai sepatu yang sangat kusam. Walaupun demikian Anies tidak pernah marah. Perilaku Anies merupakan contoh..."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
