REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, negara harus mampu menjamin tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat yang penuh perbedaan. Jika tidak maka negara itu hanya tinggal menunggu kehancurannya saja.

"Kalau negara tidak mampu tegakkan keadilan hukum, maka tinggal nunggu kehancurannya. Hancurnya sejarah bangsa-bangsa terdahulu ya karena negara tidak adil," ujar Mahfud saat menjadi pembicara kunci webinar bertajuk "Mewujudkan Harmoni Dalam Kebhinekaan: Masalah dan Solusinya, oleh LIPI, Selasa (15/12).

Menurut dia, Indonesia memiliki keberagaman dan masyarakat yang penuh dengan perbedaan. Karena itu, negara harus mampu menjamin tegaknya hukum dan keadilan. 

Jika tidak maka tindakan diskriminatif yang dilakukan negara tersebut akan terasa. Negara akan terasa memihak ke pihak-pihak tertentu yang mempunyai kekuatan saja.

"Baik kuat secara fisik karena banyak pengiktunya atau kuat secara politik karena dia memimpin partai politik, kuat secara ekonomi karena dia kaya semenetara yang miskin, yang lemah, tidak diperhatikan," kata dia.

Mahfud menyampaikan, banyak yang menyindir pernyataan serupa yang pernah dia katakan itu di media sosial. Menurut dia, pernyataan tersebut berlaku bagi siapa saja, baik pemerintahan yang dulu, saat ini, maupun masa yang akan datang. 

Hal yang penting untuk dilakukan adalah memulai membangun tegaknya hukum dan keadilan itu. "Sebab itu, siapapun, pemerintah yang sekarang, pemerintah dulu, pemerintah akan datang sama saja tuntutannya, tegakkan keadilan kalau keutuhan bangsa ini dengan segala harmoni yang dibangunnya itu ingin dijaga," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika