REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Enam orang laskar FPI yamg mengawal Habib Rizieq Shihab menjadi korban penembakan polisi. Mantan Ketua MPR RI periode 1999 hingga 2004, Amien Rais turut buka suara menyikapi peristiwa tersebut.
"Saya ingin mengeluarkan pendapat pribadi saya, tentang lenyapnya enam laskar FPI yang memang harus kita tuntaskan sungguh-sungguh, siapa yang salah, siapa yang jadi pemegang skenario, atasan yang mana yang sudah meredakan dan lain-lain harus kita temukan secara transparan, menyakinkan," kata Amien Rais dalam kanal YouTube Amien Rais Official, Rabu (9/12).
Kematian anggota FPI itu, menurutnya, harus diungkap dan diselidiki lebih dalam. Amien khawatir, jika kematian enam laskar FPI itu akan berbuntut panjang seperti kematian seorang warga berkulit yang diserang oleh polisi berkulit hitam di Amerika Serikat (AS).
"Menyangkut nyawa manusia itu akibatnya bisa sangat panjang," ujar Amien.
Di Amerika, ujar Amien, unjuk rasa besar-besaran dilakukan di hampir semua kota-kota besar AS. Masyarakat AS berdemo karena kematian orang kulit hitam yang melakukan kesalahan kecil, lalu dikejar oleh polisi, diinjak kepalanya hingga meninggal dunia.
"Kata terakhir dari orang (kulit) hitam itu, 'saya tidak dapat bernapas, saya tidak bisa bernapas, akhirnya meninggal. Itu satu nyawa yang sedikit kesalahan karena kebiadapan polisi di AS, menimbulkan goncangan yang luar biasa," kata Amien.
Dalam menegakkan kebenaran, masih menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, memang tidak selalu mudah, akan selalu ada jalan terjal yang harus ditempuh. Karena itu, Amien mengajak, umat Islam Indonesia untuk juga mendukung dan memperhatikan kehidupan umat Islam di dalam negeri agar juga mendapatkan keadilan.
Amien Rais mengaku senang, Muahmmadiyah telah turut buka suara menyukapi insiden penembakan dan kematian enam anggota FPI itu. Bahkan enam anggota FPI tersebut dikubur tanpa dilakukan autopsi terlebih dulu untuk memgetahui penyebab kematiannya.
"Pak Busro Mukodas dengan tegas mengatakan, Pak Jokowi tanggung jawab Anda adalah segera membentuk tim forensik independent supaya bisa mengautopsi jenazah-jenazah yang sudah dikebumikan itu tanpa autopsi itu. Supaya diangkat kebenaran apa yang sebetulnya telah terjadi. Juga diminta (mengusut) 6 polisi berpakaian preman itu yang telah memberondong laskar FPI yang saya kira tidak bersenjata sama sekali," terang Amien.
Amien melanjutkan, bahwa islamafobia juga ada di Indonesia bahkan para pembenci Islam di Indonesia juga sudah cukup luas. Fenomena islamafobia sendiri sudah berkembang sejak lama.
"Bahwa sejak zaman dahulu memang ada manusia-manusia yang hatinya itu benci sekali, tanpa mengetahui sebabnya kepada orang beriman yang mengatakan Allah Tuhan kami Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji," kata Amien.
Karena itu, Amien sekali lagi mengajak, semua ulama dari segala mazhab, partai dan kelompok untuk bersama membuka suara. Karena dengan berdiam diri, sama halnya dengan membiarkan sebuah kejahatan itu terjadi.
"Saya mengingatkan bahwa diam 1.000 bahasa melihat sebuah kejahatan, itu sesungguhnya sebuah kejahatan sendiri. Jadi, tolong kita bersama-sama, kita angkat bangsa ini supaya tidak jatuh terperosok pada kezaliman yang tidak punya masa depan," tutur Amien.
Kepada Presiden RI Joko widodo, Amien sekali lagi berharap, agar segera membentuk tim forensik independen. Sebelum peristiwa tersebut menjadi lebih multi tafsir dan bisa menimbulkan huru hara.
"Dengan wewenang anda, Pak Jokowi, membentuk tim forensik independen, syukur-syukur Komnasham juga akan independent. Kemudian membuka kembali segala hal yang akan dibuktikan oleh teman-teman FPI, jadi mereka punya rekaman, bagaimana mereka melihat para polisi dengan pakaian preman itu, menguntit sejak awal," kata Amien.
Amien juga menegaskan, bahwa sebuah kekuasaan memiliki akhir. "Jangan pernah lupa saudara-saudaraku, para penguasa, bahwa kekuasaan itu ada limitnya, ada ajalnya, saya tidak pernah bosan mengatakan itu, supaya kalian ingat. Anda boleh menyingkirkan agama, mengejek agama. Tapi kekuasaan ada limitnya," kata Amien.
Ikuti Whatsapp Channel Republika