Kamis 03 Dec 2020 19:21 WIB

Kemendes Apresiasi Peran CSR Bantu Produk Unggulan Desa

Pengembangan ekonomi perdesaan agar produk yang dihasilkan memiliki skala besar

Rep: Amri Amrullah/ Red: Gita Amanda
Biji lada, ilustrasi
Foto: NCC
Biji lada, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Harlina Sulistyorini mengunjungi Kawasan Perdesaan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Rabu (2/12). Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi peran perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) membantu pengembangan produk masyarakat desa.

Ia memantau dan melakukan evaluasi terhadap program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) di kawasan tersebut. Pengembangan PKPM Towuti sendiri merupakan hasil kerja sama dengan PT Vale Indonesia Tbk melalui CSR.

Baca Juga

“Pengembangan ekonomi dalam skala kawasan perdesaan bertujuan agar produk-produk yang dihasilkan desa memiliki skala yang besar, sehingga terpenuhi secara skala ekonomi. Seperti di Kawasan Towuti ini kita kembangkan Komoditas Padi dan Lada,” ujar Harlina dalam keterangan pers Kemendes PDTT lepada wartawan.

Pengembangan PKPM lainnya juga dilakukan di sepuluh Kawasan Perdesaan di Kabupaten Luwu Timur. Harlina berharap, pengembangan PKPM tersebut dapat meningkatkan jumlah pendapatan dan roda perekonomian di perdesaan.

“Kita selalu berusaha agar masyarakat desa selalu mendapatkan yang terbaik. Kita berharap dengan PKPM ini perekonomian masyarakat desa semakin meningkat,” ujarnya.

Dalam kunjungannya tersebut, Harlina meninjau pengembangan budidaya padi organik di Desa Libukang Mandiri dengan luasan lahan mencakup 19 hektar. Di lokasi ini, ia berdiskusi dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes), dan masyarakat desa setempat.

Harlina juga melakukan peninjauan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pengembangan produk lada yang juga merupakan binaan PT Vale Indonesia.

Usai melakukan peninjauan, Harlina berdiskusi dengan multipihak dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; PT Vale Indonesia Tbk; Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Diskusi tersebut berkaitan dengan evaluasi dan rekomendasi keberlanjutan program PKPM.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement