Ahad 29 Nov 2020 12:12 WIB

Pengganti Edhy, KSP Pertimbangkan Rekam Jejak di Sektor Laut

Presiden disebut akan segera memutuskan pengganti Edhy Prabowo.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Indira Rezkisari

Foto: RENO ESNIR/ANTARA

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (26/11/2020). KPK sebelumnya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana Kepresidenan belum mau berkomentar banyak terkait sosok calon Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo. Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian mengungkapkan, di internal Istana dan KSP sendiri belum ada perbincangan lebih dalam mengenai sosok pengganti Edhy. Untuk sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pejabat yang ditunjuk menjalankan kepemimpinan di KKP.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), ujar Donny, pasti punya banyak pertimbangan dalam menentukan Menteri Kelautan Perikanan selanjutnya. Sejumlah pertimbangan yang perlu diperhatikan, menurut Donny, antara lain kompetensi, integritas, dan yang tak kalah penting adalah rekam jejak di sektor kelautan dan perikanan.

Baca Juga

"Presiden pasti banyak pertimbangan. Tapi saya kira pasti akan segera diputuskan siapa penggantinya. Hanya perlu waktu lah untuk mencari sosok yang tepat," ujar Donny, Sabtu (28/11).

Donny pun tak menampik apabila sosok pengganti Edhy bisa saja berasal dari kalangan partai politik atau justru profesional. Apapun latar belakang kariernya, Donny menilai yang terpenting adalah memenuhi seluruh kriteria kompetensi yang ditetapkan Presiden Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Edhy Prabowo mengundurkan diri usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Berdasarkan laporan KPK, Edhy menerima suap dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama, Suharjito. Tujuannya agar perusahaan Suharjito ditetapkan sebagai eksportir benih lobster melalui forwarder, PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Perusahaan ini merupakan satu-satunya forwarder ekspor benih lobster yang sudah disepakati dan dapat restu dari Edhy. Walhasil, sejumlah perusahaan eksportir benih lobster harus menggunakan jasa PT ACK dengan tarif Rp 1.800 per benih.

Perusahaan-perusahaan yang berminat kemudian mentransfer uang kepada PT ACK dengan total Rp 9,8 miliar. Uang tersebutlah yang diduga kuat, dijadikan suap untuk Edhy Prabowo. Berdasarkan temuan KPK, Edhy menerima Rp 3,4 miliar dari PT ACK beserta 100 ribu dolar AS atau setara Rp 1,41 miliar dari Suharjito.

Ikuti Whatsapp Channel Republika