REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeklaim, penyaluran perlindungan sosial sampai dengan kuartal ketiga mampu menyelamatkan 3,43 juta orang keluar dari kemiskinan. Dampak tersebut terutama terjadi pada masyarakat kelas bawah yang paling banyak mendapatkan bantuan sosial.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, tingkat kemiskinan akibat pandemi Covid-19 seharusnya dapat mencapai 10,96 persen. Tapi, dengan berbagai program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), proyeksi itu dapat ditekan hingga level 9,69 persen.
"Ada lebih dari 1,5 persen penurunannya. Itu angka signifikan yang berarti bansos diberikan cukup banyak dan mampu memberikan bantuan," katanya dalam paparan kinerja APBN per 31 Oktober secara virtual pada Senin (23/11).
Sri mencatat, realisasi perlindungan sosial hingga kuartal ketiga sudah mencapai Rp 157 triliun. Anggaran ini telah tersebar dalam berbagai program, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa ke 8 juta penerima.
Dampak paling signifikan terjadi pada 10 persen masyarakat yang masuk dalam kelompok termiskin. Akibat Covid-19, pengeluaran rumah tangga ini diproyeksikan terpukul hingga mengalami kontraksi 6,3 persen. Tapi, dengan bantuan sosial, konsumsi mereka meningkat 8,3 persen.
“Sehingga, nett-nya menjadi positif dua persen yang berarti bagus, bantuan sosial untuk masyarakat paling miskin, sehingga mereka tidak worst of (berada dalam kondisi terburuk),” ujar Sri.
Sementara itu, pada desil kedua atau 20 persen masyarakat terbawah, diproyeksikan mengalami kontraksi konsumsi hingga 7,1 persen akibat pandemi. Bantuan pemerintah membantu hingga 6,6 persen. Berarti, terjadi pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga negatif 0,5 persen.
Sri menjelaskan, jumlah bantuan sosial untuk kelas menengah ke atas semakin berkurang. Misalnya saja pada desil ketiga, bantuan pemerintah hanya meningkatkan 5,1 persen konsumsi masyarakat dari proyeksi semula di minus 7,5 persen. Dampaknya, konsumsi mereka terkontraksi 2,4 persen.
"Semakin lihat ke atas, bantuan pemerintah memang tidak ditujukan ke sana atau lebih fokus ke menengah ke bawah," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
