Jumat 20 Nov 2020 21:38 WIB

Komisi I: Tidak Ideal Bila TNI Urusi Baliho

Politikus Nasdem ini menegaskan tidak dibenarkan jika TNI sampai turun tangan

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Muhammad Akbar
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Sebanyak 500 personel gabungan dari TNI dikerahkan untuk menertibkan spanduk ataupun baliho yang tidak memiliki izin di wilayah yang berada di bawah pengamanan Kodam Jaya/Jayakarta.
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Sebanyak 500 personel gabungan dari TNI dikerahkan untuk menertibkan spanduk ataupun baliho yang tidak memiliki izin di wilayah yang berada di bawah pengamanan Kodam Jaya/Jayakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya menilai tidak ideal bila anggota TNI turut menertibkan baliho. Petnyataan ini disampaikan Willy terkait adanya penurunan baliho Rizieq Shihab yang dilakukan oleh anggota TNI.

"Saya pribadi bisa memahami mengapa TNI melakukan hal semacam itu. Tetapi menurut saya ini kondisi yang tidak ideal," kata Willy saat dihubungi, Jumat (20/11).

Willy menegaskan, semua aparat sudah memiliki tugasnya masing - masing. Aspek keamanan lingkungan, kata dia, menjadi  domainnya aparat keamanan, bukan pertahanan. Urusan kriminal, menjadi urusan polisi. Maka, soal baliho, itu menjadi urusan satpol PP.

"Jadi mestinya, dalam hal ini, satpol PP yg melakukan itu. Soal banyak baliho itu melanggar atau tidak, itu urusan Pemprov, salam hal ini DKI," ujar Willy.

Ia menegaskan, dirinya tidak mengetahui apakah baliho Rizieq Shihab yang dipasang di berbagai tempat itu melanggar aturan atau tidak. Namun, Politikus Nasdem itu menegaskan, tidak dibenarkan jika TNI sampai turun tangan

"Ya ini ada maladministrasi namanya. Satpol PP tidak berdaya untuk menertibkan itu sampai TNI jadi turun tangan. Dan itu disampaikan sendiri oleh Pangdam Jaya," ujar dia.

Willy menyayangkan, adanya kejadian ini menyebabkan administrasi publik dikangkangi oleh politik. Hal ini, menurut Willy tidak baik dan tidak ideal dalam kehidupan di ruang kota.

"Kan kalau dalam filsafat politik itu, kota adalah ruang yang penuh keadaban. Nah, kalau suatu kota TNI sampai turun tangan, berarti ada masalah dengan kota itu," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement