Kamis 19 Nov 2020 19:06 WIB

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Tergantung Masyarakat

Pemerintah masih menimbang kebijakan apa yang tepat bagi libur panjang akhir tahun.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Indira Rezkisari
Sejumlah wisatawan beraktivitas di kawasan Kali Besar Kota Tua di Jakarta. Belum ada kebijakan yang pasti dari pemerintah soal libur panjang akhir tahun.
Foto: Prayogi/Republika
Sejumlah wisatawan beraktivitas di kawasan Kali Besar Kota Tua di Jakarta. Belum ada kebijakan yang pasti dari pemerintah soal libur panjang akhir tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Penanganan Covid-19 menegaskan pemerintah belajar dari pengalaman sejumlah libur panjang sebelum ini yang terbukti menaikkan tren kasus Covid-19. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pun menyebutkan, keputusan terkait jadi tidaknya libur panjang akhir tahun 2020 nanti sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Perkara libur panjang pada akhir Desember nanti memang memunculkan dilema. Desakan mengalir deras dari tenaga medis agar pemerintah meniadakan libur panjang akhir tahun. Hal ini berkaca dari lonjakan kasus Covid-19 yang selalu terjadi pada momen-momen pascalibur panjang tahun ini.

Baca Juga

"Keputusan libur panjang sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan 3M. Apabila masyarakat tidak mematuhi protokol sehingga kasus meningkat, maka tentu ada konsekuensi terhadap keputusan yang diambil pemerintah terkait masa libur akhir tahun," kata Wiku dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kamis (19/11).

Demi melandaikan kembali tren kasus harian Covid-19, Wiku mengajak masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Pemerintah, ujarnya, akan mempertimbangkan sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam memutuskan jadi tidaknya libur panjang akhir tahun ini.

"Terlepas dari diberlakukan, dipersingkat, atau ditiadakan libur akhir tahun ini, keputusan yang diambil pemerintah tentu dalam upaya melindungi masyarakat dari potensi penularan covid19. Ingat, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi," kata Wiku.

Pernyataan Wiku sebenarnya sejalan dengan yang disampaikan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Dalam keterangan pers akhir pekan lalu, Doni sempat menyebutkan bahwa pemerintah akan memantau laju penambahan kasus dalam beberapa pekan ini.

Jika kasus bisa dikendalikan, maka libur panjang bisa tetap diadakan. Namun apabila tren kasus cenderung terus meningkat, maka satgas bisa saja merekomendasikan agar libur panjang diperpendek atau ditiadakan sama sekali. Sebagai informasi, tren kasus yang meningkat memberi gambaran bahwa penularan masih terus terjadi dan masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement