REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan akan melakukan pengamanan seperti biasa terkait rencana pulangnya Habib Rizieq Shihab. Namun, dia mengingatkan para pengikut Rizieq agar tidak melakukan kerusuhan dalam prosesnya.
Jika terjadi, Mahfud akan menyikat perusuh itu. "Jangan membuat kerusuhan karena Habib Rizieq itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizieq. Kita sikat gitu kalau dia buat kerusuhan," ujar Mahfud dalam keterangannya, Kamis (5/11).
Menurut Mahfud, pengikut Rizieq merupakan orang-orang yang tertib. Dia menyoroti hal itu juga karena pemerintah saat ini sedang dalam kampanye dan sosialisasi protokol kesehatan sebagai vaksin sementara, sebelum vaksin yang sesungguhnya datang.
"Maka protokol kesehatan supaya dipatuhi agar tidak saling memudharatkan," jelas dia.
Di samping itu Mahfud mengatakan, pemerintah tidak pernah menghalang-halangi Rizieq yang hendak pulang ke Indonesia. Namun, jika Rizieq terhalang karena urusannya dengan penerintah Arab Saudi, maka itu menjadi urusannya sendiri. Urusan itu, menurut Mahfud, kini sudah selesai.
"Kita tidak pernah menghalangi. Bahwa dia terhalang pulang itu urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi dan kita sudah tahu masalahnya. Itu aja dan sekarang sudah selesai. Ya, pulang aja. Kita nggak pernah menghalangi," jelas dia.
Sebelumnya, Pendiri Front Pembela Islam (FPI) itu dikabarkan meninggalkan Arab Saudi untuk pulang ke Tanah Air pada Selasa (10/11). Rizieq juga dilaporkan siap memimpin revolusi ketika sampai di Indonesia.
Mahfud, mengatakan, pemerintah secara terus terang tidak pernah membahas masalah Rizieq secara khusus bahwa kepulangannya bakal menimbulkan efek serius. Dia pun membandingkan kepulangan Rizieq yang jelas berbeda dengan pemimpin spiritual Syiah, yaitu Ayatollah Khomeini.
Khomeini yang meninggalkan tempat pengasingan di Kota Paris untuk pulang ke Iran memimpin revolusi akhirnya sukses menggulingkan pemerintahan Mohammad Reza Pahlavi pada 1979. Mahfun pun tidak khawatir dengan niatan Rizieq yang ingin memimpin revolusi di Indonesia.
"Karena Rizieq Shihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris seluruh rakyatnya mau menyambut, karena Khomeini orang suci. Kalau Rizieq Shihab kan pengikutnya tidak banyak juga. Kalau dibandingkan dengan umat Islam pada umumnya. Jadi kita tidak khawatir juga," kata Mahfud di akun Youtube Cokro TV dikutip Republika, Kamis (5/11).
Mahfud melanjutkan, masalah Rizieq mau pulang atau tidak, itu urusan pribadi dia sendiri. Menurut dia, pemerintah maupun orang lain tidak tidak boleh menghalangi niat Rizieq untuk pulang kampung.
"Cuma yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizieq Shihab itu sampai beberapa waktu yang lalu, memang dicekal pemerintah Arab Saudi, bukan pemerintah Indonesia, karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Menurut Mahfud, Rizieq dianggap melakukan kegiatan politik selama di Tanah Suci, sehingga dicekal tidak bisa pulang ke Indonesia sejak 2017. Dia menyatakan, sesudah itu masalah yang menimpa Rizieq diurus sehingga sekitar sebulan atau tiga pekan lalu, pemerintah Arab Saudi sudah mencabut larangan pulang ke Indonesia.
"Itu tidak cukup bukti, sehingga kasus itu dicabut, sehingga dia tidak lagi menjadi tersangka atau melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum," ucap Mahfud.
Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun mengungkapkan, kasus Rizieq memang bermula ketika ada tuduhan dia disebut menghimpun uang secara ilegal. Setelah diselidiki, ternyata tuduhan itu salah.
Mahfud menyebutkan, kasus itu bermula ketika Rizieq menerima tamu dari Indonesia yang datang kepadanya membawa uang atau amplop semacam tradisi di Nahdlatul Ulama (NU). "Nah dia ada yang melaporkan oleh pemerintah (Arab Saudi) dicatat, diberi garis merah, bahwa ini tak boleh keluar, melakukan pengumpulan uang secara ilegal. (Larangan meninggalkan Arab Saudi) itu sudah dicabut," ucap Mahfud tanpa menjelaskan siapa orang yang melaporkan Rizieq ke Arab Saudi.
Mahfud menambahkan, status Rizieq yang melebihi ketentuan tinggal di Arab Saudi membuatnya harus dideportasi. Hal itu lantaran dia terbukti melakukan pelanggaran imigrasi tidak lebih lama dari ketentuan.
"Sekarang Rizieq ingin pulang, tapi tak ingin dideportasi, ingin pulang terhormat, itu urusan dia dengan Arab Saudi bukan dengan kita. Dugaan pidana itu tak ada lagi. Akan dideportasi melakukan pelanggaran keimigrasian," kata Mahfud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika