REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepatuhan masyarakat guna menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketika menghabiskan momen libur panjang di obyek wisata mengalami penurunan dibanding dengan hari yang sama pada dua pekan sebelumnya. Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah dalam kegiatan talkshow pada Rabu (4/11).
Dewi menyebut sepanjang libur panjang antara tanggal 28 Oktober hingga 1 November, terpantau ada sekitar 1.026.138 orang yang tersebar di 173.079 obyek wisata di 407 kabupaten/kota di 34 provinsi. Jumlah orang yang dipantau itu naik 92,02 persen dibandingkan periode yang sama pada pekan sebelumnya.
"Didapati kepatuhan memakai masker di tempat wisata mengalami penurunan bervariasi antara 0,1 persen hingga kisaran tiga persen. Dari data tersebut memang terjadi penurunan meski sedikit," kata Dewi dalam talkshow tersebut.
Selanjutnya untuk prokes lain seperti jaga jarak juga turut tak dipatuhi wisatawan. Menurut Dewi, kondisi obyek wisata mempengaruhi wisatawan hingga akhirnya berkerumun.
Penurunan kepatuhan dalam menjaga jarak berkisar antara 1-5 persen. Atas data itu, Dewi enggan memberi konklusi terkait potensi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi pada dua liburan panjang sebelumnya.
"Sepertinya dampak dari liburan panjang ini baru bisa terlihat datanya dalam 1-2 minggu lagi," ujar Dewi.
Walau demikian, Dewi memuji pengelola wisata yang berkomitmen menerapkan 3M; memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun.
"Sebenarnya banyak juga pengelola (wisata) yang menyediakan tempat mencuci tangan, mengingatkan untuk memakai masker dan menjaga jarak," ungkap Dewi.
Diketahui, pemantauan prokes di obyek wisata dilakukan TNI, Polri, dan Duta Perubahan Perilaku. Mereka secara rutin memantau kondisi di lokasi lalu melaporkannya ke pusat Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 dan diolah menjadi data.
Pelaporan ini menggunakan sistem Aplikasi Monitoring Perubahan Perilaku yang sudah diterapkan di 3,8 juta titik. Sistem ini tersebar di 494 Kabupaten/Kota di 34 provinsi seluruh Indonesia yang diluncurkan pada pertengahan September 2020.