REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai, pentingnya Indonesia menjaga politik luar negeri yang bebas aktif, baik terhadap Republika Rakyat China (RRC), Amerika Serikat (AS), maupun negara lainnya.
Hal itu untuk merespon rencana kedatangan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Michael Pompeo ke Indonesia pada pekan depan. Setelah Menteri Pertahanan (Menhan) RI Letjen (Purn) Prabowo Subianto mengunjungi Pentagon di Washington DC bertemu Menhan AS Mark T Esper, menurut rencana, Pompeo datang ke Indonesia.
"Menjadi pertanyaan di masa pandemi Covid-19 ini dan mendekatnya pelaksanaan Pemilihan Presiden di AS, mengapa para pejabat AS intens berhubungan dengan para mitranya di Indonesia," ujar Hikmahanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis (22/10).
Mendekatnya pejabat AS, sambung dia, kemungkinan besar terkait dengan kekhawatiran negeri Paman Sam terhadap Indonesia yang dianggap terlalu dekat dengan China. "Belakangan ini China sangat agresif di Laut China Selatan," ujar Hikmahanto.
Bahkan dengan kekuatan ekonominya dan penemuan vaksin, menurut Hikmahanto, negeri Tirai Bambang tersebur telah mengembangkan pengaruh di negara kawasan. Ekonomi China yang agresif bahkan menurut buku putih Departemen Pertahanan AS, memungkinkan negeri itu meminta sejumlah negara untuk membangun pangkalan militer, termasuk Indonesia.
"AS tentunya berharap Indonesia berada di belakang AS. Permintaan AS untuk mendaratkan pesawat tempur mata-mata dapat diartikan demikian," kata rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) 2020-2024 tersebut.
Di sini lah pentingnya pengambil kebijakan di Indonesia untuk menjaga politik luar negeri bebas aktif baik terhadap China, AS, maupun negara mana pun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika