REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) mengimbau semua ketua Rukun Tetangga (RT) dan ketua Rukun Warga (RW) menutup akses masuk pemukiman ketika ada aksi demonstrasi. Imbauan ini merupakan tindak lanjut atas aksi polisi yang mengejar massa hingga ke pemukiman warga Kwitang beberapa hari lalu.
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi, mengatakan, pihaknya mengimbau setiap ketua RT dan RW menutup pintu masuk ketika ada aksi demonstrasi di sekitaran. Bisa ditutup dengan portal, bagi yang sudah memiliki. Atau bisa juga ditutup dengan alat bantu lainya.
"Dan warga tidak boleh ada yang berkumpul di jalan masuk ke areal dalam portal. Tujuannya untuk menjaga kampung agar tidak jadi tempat persembunyian pendemo," kata Irwandi kepada Republika, Sabtu (17/10).
Kendati demikian, menurut dia, persoalan ini kuncinya tetap ada pada kepolisian. Sebab, kewenangan mengendalikan massa dan aparat di lapangan ada pada jajaran Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya.
Sebelumnya, Selasa (13/10) demonstransi menolak UU (Omnibus Law) Cipta Kerja di kawasan Monas berakhir ricuh. Polisi pun membubarkan massa yang kebanyakan berusia remaja itu. Alih-alih bubar, meraka malah bersembunyi di pemukiman warga Kwitang, Jakarta Pusat, saat malam.
Namun, polisi tetap melanjutkan pengejaran hingga ke dalam pemukiman padat tersebut. Walhasil, massa dan polisi saling serang saat warga sedang beristirahat. Massa melemparkan batu, sedangkan polisi menembakkan gas air mata. Warga setempat pun panik karena gas air mata bertebaran.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto sudah menyampaikan permohonan maafnya atas kejadian tersebut. Ke depannya, ia meminta portal masuk ditutup dan warga masuk ke dalam rumah jika ada demonstran yang berhasil masuk ke area pemukiman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
