REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menilai, penggunaan dana desa banyak alami perubahan akibat pandemi Covid-19. Kondisi yang tidak bisa dihindari memaksa realokasi dan refocusing kepada dana desa.
Beberapa fokus terkumpul dalam program-program seperti pembentukan desa tangguh dan desa aman Covid-19, padat karya tunai, dan bantuan langsung tunai. Ketiga program sendiri memang berdasarkan arahan dari Kemendesa.
"Diperkirakan Rp 41 triliun akan digunakan untuk bantuan desa hingga akhir tahun. Harapannya, bantuan ini menyelesaikan permasalahan di desa," kata Halim dalam webinar nasional Himpunan Mahasiswa Pascasarjana UGM, Sabtu (4/10).
Ia menjelaskan, untuk 2021 desa akan kembali fokus meneruskan pembangunan berkelanjutan yang merupakan turunan dari Perpres No. 59 Tahun 2017. Perpres turunan dari ide-ide SDGs itu diturunkan implementasinya ke tingkat desa.
SDGs yang dimaksud mereka dirumuskan untuk desa, yang sebagian besar isinya sama tapi ditambah satu target. Yaitu, tentang kearifan lokal dan kehidupan religiusitas masyarakat desa yang tujuannya agar target pembangunan jelas.
"Sehingga, terwujud desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Dengan melihat tujuan itu akan mudah dibayangkan apa yang harus desa lakukan," ujar Halim.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menekankan, pengembangan desa tidak melulu dilakukan pemerintah. Ia merasa, akademisi muda bisa berperan pecahkan kemiskinan di desa dan daerah tertinggal.
"Kalian bisa mulai dengan menjalin kerja sama antara kalian sendiri, baru memanfaatkan kualitas membantu pemberdayaan masyarakat di desa dan daerah tertinggal dengan pelatihan keterampilan, kader-kader, dan layanan publik," kata Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika