REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menuai kontroversi. Kali ini, Ahok berujar bahwa kemungkinan yang terjadi dirinya dipilih sebagai direktur utama (Dirut) Pertamina. "Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini,” demikian kata Ahok dalam sebuah akun YouTube, POIN.
Sikap Ahok ini dinilai tak pantas. Anggota Komisi VI (BUMN) DPR RI Herman Khaeron menilai, Ahok sebagai seorang komisaris semestinya dapat menjaga etika dan perilaku. Namun yang ditunjukkan justru kontraproduktif dengan menimbulkan kontroversi.
"Kalaupun ada masalah internal dia, silahkan diselesaikan sesuai kewenanganya," kata Herman saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (18/9).
Sebagaimana diketahui, Ahok belakangan memang mengeluarkan sejumlah pernyataan, mulai dari mengungkap bobroknya Pertamina hingga usul pembubaran Kementerian BUMN. Menurut Herman, permasalahan itu mestinya bisa diselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan.
"Ahok kan dekat dengan presiden, Ahok juga komisaris utama di Pertamina, semestinya bisa diselesaikan tanpa harus bicara di media publik," ujar Politikus Demokrat itu.
Dengan sikap yang ditunjukkan Ahok belakangan ini, Herman pun memiliki asumsi bahwa Ahok sekadar pencitraan. "Saya berasumsi jangan-jangan motifnya pencitraan untuk cuci tangan dari kerugian Pertamina," kata dia.
Pernyataan Ahok menyebut kata 'kadrun' juga menarik perhatian Politikus Gerindra Fadli Zon. Melalui akun Twitter-nya @fadlizon, ia mengkritik secara singkat ucapan Ahok tersebut.
"Cara komunikasi seperti ini selain rasis juga memecah belah, atau mungkin memang sengaja?" tulis Fadli.
Lebih lanjut, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga menyebut sikap Ahok belakangan ini justru membuat gaduh dan cenderung tanpa dasar. "Saya paham pak Ahok butuh panggung, tapi tolong jangan menimbulkan citra negatif untuk Pertamina. Jangan kebanyakan bacot, apalagi pak Ahok orang dalam Pertamina,” ungkap politisi asal Sumatra Barat ini.
Andre juga mengkritik sikap Ahok yang merasa dirinya paling benar sendirian. Menurut Andre, hal ini tidak elok. Komisaris dan Direksi di BUMN paling tidak punya satu agenda rapat bersama dalam satu bulan dalam kasus Pertamina, rapat bersama ini bahkan dilakukan seminggu sekali setiap hari Kamis.
“Ahok ini selalu teriak soal banyak maling di Pertamina. Saran saya, bila pak Ahok memang punya bukti sebaiknya laporkan saja kepihak yang berwenang. Kan ada KPK, Kejaksaan dan juga kepolisian. Jangan tuduh sana-sini tapi sebenarnya tidak ada bukti," kata Andre menyoroti sikap Ahok yang mengkritik Pertamina sendiri.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Nasdem Subardi juga mengkritik sikap Ahok beberapa waktu lalu. Sebagai Anggota Komisi VI yang bermitra dengan BUMN, Subardi khawatir performa Pertamina semakin buruk karena manajemen yang gaduh dan “urakan.” Padahal, kata Subardi, setiap rapat bersama Menteri BUMN, Komisi VI selalu mendukung program perbaikan Pertamina yang digagas Erick Thohir, baik dalam strategi bisnis maupun efisiensi produksi.
“Kita ingin performa Pertamina membaik. Pertamina harus mampu berkembang dan bersaing dengan perusahaan raksasa seperti Aramco, Chevron, Exxon atau Petronas. Tapi kalau memilih cara-cara kasar dan emosional, ini justru kontraproduktif,” papar Ketua DPW NasDem DIY tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika