REPUBLIKA.CO.ID, oleh Intan Pratiwi, Muhammad Nursyamsi, Nawir Arsyad Akbar, Antara
Kritik Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuai perhatian publik. Ahok disebut sekadar melakukan pencitraan. Ada pula yang memuji langkah Ahok sebagai upaya agar Pertamina bisa berkinerja lebih baik.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi berpendapat kritik dari Ahok bertujuan agar perusahaan migas negara tersebut lebih transparan. “Saya rasa itu bukan membuka aib perusahaan, tapi bermaksud agar secara tata kelola perusahaan Pertamina agar lebih transparan kepada publik,” kata Fahmy, Kamis (17/9).
Menurutnya, Ahok menyadari salah satu tugas Komut adalah membasmi mafia migas di Pertamina. Dengan tata kelola yang lebih transparan diyakini dapat memagari mafia migas dalam berburu rente di Pertamina.
Terkait kritikan Kementerian BUMN, Fahmy menilai, selama ini peran Kementerian BUMN cenderung sebagai kepanjangan tangan kelompok kepentingan dan endorser dalam menempatkan Komisaris dan Direksi BUMN. “Bahkan endorser itu lebih powerful ketimbang penilaian kinerja dalam pengangkatan Komisaris dan Direksi BUMN. Sebagai ganti Kementerian BUMN yang dibubarkan perlu dibentuk Super Holding, yang membawahi berbagai holding BUMN dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, kritikan atau sentilan dari Ahok terhadap internal korporasi bisa jadi merupakan sinyal perombakan direksi. “Kalau menurut saya, ada dua hal kemungkinan maksud bicara Ahok, pertama adalah sinyal akan ada perombakan direksi, kedua ya Ahok sedang mencari panggung,” kata Hendri kepada Antara.
Ia menjelaskan, sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok memiliki wewenang untuk membenahi korporasi sehingga bisa disinyalir ada yang tidak tepat. “Ya dibereskan saja, saya rasa dia punya wewenang untuk itu, tidak perlu berbicara kritik melalui media sosial. Kasihan saja sama pekerja Pertamina yang sudah bekerja dengan baik dan benar terkena imbasnya,” katanya.
Sebelumnya, Ahok mengunggah di media sosial mengenai opininya terhadap internal Pertamina. Ia menilai banyak hal yang berjalan tidak semestinya terkait bisnis dan keuangan Pertamina.
Misalnya, terkait gaji direksi yang dinilainya terlalu tinggi dan tidak sesuai. Ia mengatakan, sebaiknya gaji sesuai pangkat dan kinerja. Selain itu, ia turut mengkritik kinerja dari Kementerian BUMN yang menurutnya terlalubanyak permasalahan subjektif atau konflik kepentingan.
Menanggapi hal tersebut, Pertamina menilai apa yang disebutkan Komut tersebut memang sejalan dengan program restrukturisasi Pertamina. VP Coorporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, menyatakan akan menindaklanjuti kritikan internal Ahok mengenai perbaikan manajemen.
“Sebagai Komisaris Utama masukan yang telah disampaikan beliau (Ahok) baik melalui rapat rutin setiap minggunya maupun channel komunikasi lainnya telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindaklanjuti,” kata Fajriyah, Kamis (17/9).
Fajriyah juga menjelaskan bahwa Pertamina menghargai pernyataan Ahok sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan. Hal ini juga sejalan dengan restrukturisasi dan pembenahan yang sedang dijalankan Direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif, kompetitif. Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan groupnya, kerja sama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK.
"Hal-hal yang bersifat corporate action dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional. Tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent dan profesional," papar Fajriyah.
Dia mengungkap akan terus koordinasi dan komunikasi dengan komisaris serta stakeholder terkait, agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga ikut memberikan tanggapan atas komentar Ahok dalam video berdurasi sekira enam menit yang diunggah akun POIN di Youtube. Kementerian BUMN mengatakan memberikan ruang untuk direksi dan komisaris melakukan komunikasi.
Arya menyampaikan posisi komisaris memang berasal dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Kata Arya, Kementerian BUMN sebagai perwakilan pemerintah juga berkewajiban mempunyai wakil di perusahaan negara untuk memastikan dan mengawasi jalannya bisnis perusahaan.
"Soal komisaris di BUMN ya semua berasal dari Kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita kan, dari kementerian BUMN. Namanya juga BUMN penugasannya dari kementerian BUMN," ucap Arya.
Mengenai kritikan Ahok terhadap Perum Peruri terkait proyek digitalisasi, Arya menilai hal tersebut merupakan bagian bussiness to bussiness (B to B). Arya meminta Pertamina dan Peruri menyelesaikan persoalan ini secara profesional.
"Peruri punya ruang berbisnis dengan Pertamina, ya itu mereka koordinasi saja untuk masalah harga. Kalau tidak layak ya ditawar, kalau layak dibeli, itu urusan mereka. Apalagi ini kan sama-sama BUMN, bagi kami kementerian itu seperti kantong kiri, kantong kanan. Silakan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan B2B gitu," kata Arya.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Nasdem Subardi namun menilai pernyataan Ahok seperti mengkritik kinerjanya sendiri. “Yang disampaikan Ahok seperti menceritakan cacatnya sendiri. Jangan karena ketidakmampuannya, Ahok lantas teriak-teriak di media,” ujar Subardi lewat keterangan tertulisnya.
Subardi menyayangkan tuduhan Ahok tersebut. Ia khawatir, hal tersebut justru memengaruhi performa Pertamina. Karena manajemennya menjadi gaduh.
"Pertamina harus mampu berkembang dan bersaing dengan perusahaan raksasa seperti Aramco, Chevron, Exxon atau Petronas. Tapi kalau memilih cara-cara kasar dan emosional, ini justru kontraproduktif,” ujar Subardi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika