REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Penanganan Covid-19 mendorong seluruh instansi pemerintahan untuk terbuka kepada publik terkait informasi adanya kepala daerah, kepala instansi, atau pejabat publik yang terkonfirmasi positif Covid-19. Keterbukaan informasi mengenai pejabat publik yang terinfeksi virus corona ini sekaligus sebagai edukasi bagi masyarakat bahwa Covid-19 tak memandang jabatan atau latar belakang pribadi.
"Publik juga harus tahu dari berbagai pemberitaan di media bahwa makin banyak pejabat yang terkonfirmasi positif. Dan ini merupakan bentuk transparansi publik dan tidak perlu terjadi stigma negatif kepada para pejabat publik," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kamis (16/9).
Menurutnya, Covid-19 adalah ancaman yang nyata tanpa mengenal jabatan, jenis kelamin, atau latar belakang ekonomi. Karenanya, Wiku meminta masyarakat dan pimpinan instansi agar secara ketat menjalankan protokol kesehatan.
"Semua ini tergantung pada kita semuanya dalam mengubah perilaku dalam menjalankan protokol kesehatan," kata Wiku.
Sampai saat ini tercatat sedikitnya ada lima kepala daerah di Indonesia yang meninggal dengan konfirmasi positif Covid-19. Yang pertama, Bupati Morowali Utara di Sulawesi Tengah, Atripel Tumimomor, yang meninggal dunia dunia 2 April 2020 lalu di Makassar. Kemudian kedua, Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Syahrul, yang meninggal dunia pada 28 April 2020.
Ketiga, Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Nadjmi Adhani, yang meninggal dunia pada 10 Agustus 2020. Selanjutnya, Wakil Bupati Way Kanan, Lampung, Edward Antony yang meninggal dunia 16 Agustus 2020.
Kelima, Plt Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Nur Ahmad Syaifuddin yang meninggal dunia pada 22 Agustus 2020. Sebenarnya deretan pejabat publik selain kepala daerah yang meninggal dunia akibat Covid-19 jauh lebih banyak. Terakhir, ada Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang wafat pada Rabu (16/9).
"Kami turut berbelasungkawa terhadap kejadian ini dan mohon agar semua pihak yang berada di perkantoran atau yang perjalanan menuju kantor atau pulang, agar benar-benar dicegah agar tidak terjadi korban," kata Wiku.
Sejumlah menteri juga sempat dinyatakan positif Covid-19. Setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dikonfirmasi positif pada Maret lalu, menyusul Menteri KKP Edhy Prabowo pada September ini. Namun, informasi mengenai Edhy yang positif Covid-19 ini sempat simpang siur. Pihak kementerian pun tidak terbuka.
Baru pada Rabu (16/9), Jubir Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa Edhy Prabowo sempat positif Covid-19 dan dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto. Namun melalui tes swab terakhir, Edhy telah dinyatakan negatif Covid-19.
Satgas mencatat memang terjadi peningkatan jumlah klaster perkantoran sebagai pusat penularan Covid-19. Kendati begitu, klaster rumah sakit masih menduduki peringkat pertama dengan peluang penularan tertinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika