REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan tiga strategi yang akan dipakai untuk memulihkan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jakarta. Strategi ini sebagai langkah cepat pemulihan aktivitas ekonomi UMKM yang paling terdampak pandemi.
Ketiga strategi tersebut adalah pertama, relaksasi pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Kedua, pemberian kredit pemula dan penyaluran dana pemulihan ekonomi oleh Bank DKI. Dan ketiga, pembentukan koperasi di 12 kampung prioritas.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati menjelaskan pemberian IUMK merupakan terobosan Dinas PMPTSP untuk mempermudah layanan perizinan dengan secara aktif mendatangi pelaku usaha. "Pertama adalah layanan jemput bola kepada pelaku UMK dengan memanfaatkan layanan Antar Jemput Izin Bermotor atau AJIB, dan simplifikasi persyaratan perizinan," ujar Sri, Rabu (16/9).
Sejak dimulainya relaksasi IUMK pada 6 Juli 2020, tercatat sebanyak 43.950 IUMK yang sudah diterbitkan bagi pelaku UMK binaan Jakpreneur maupun nonbinaan. Jumlah itu terhitung sampai 8 September 2020.
Sebagai gambaran, dari Januari sampai dengan Juni sebelum adanya relaksasi ini, izin yang diterbitkan hanya sekitar 6.952 dengan jalur yang biasa. Dan setelah dilakukan relaksasi, Pemprov DKI sudah menambah 43.950. Artinya, untuk 2020 saja sudah diterbitkan 50.902 IUMK.
"Dengan total omzet yang dicatat oleh para pelaku UMK adalah sebesar Rp 369 miliar," terang Sri.
Kedua adalah program pemberian kredit bagi pemula. Dalam program itu terdapat program 'Monas 25 Jakpreneur' dan penyaluran kredit program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Bank DKI. Upaya ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM sebagai tambahan modal kerja maupun investasi.
"Pada periode September kurang lebih terdapat 153 UMKM yang dalam proses pengajuan kredit modal kerja dengan total penyaluran sebesar Rp 38,8 miliar. Angka ini akan terus bertambah, kita semua berupaya agar kredit bisa dimanfaatkan oleh semua UMK yang ada di Jakarta," papar Sri.
Ketiga, lanjut dia, adalah program yang merupakan terobosan dari Dinas PPKUKM yaitu memfasilitasi pembentukan koperasi. Terdapat 12 koperasi yang berada di kampung prioritas yang difasilitasi pembentukan koperasinya.
"Tujuan didirikan koperasi berbadan hukum ini antara lain diharapkan dapat membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya di kampung prioritas," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika