REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI M Nasir Djamil meminta Bawaslu dan KPU untuk bertindak tegas terhadap bakal pasangan calon yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan KPU. Tindakan tegas agar seluruh proses pelaksanaan pilkada serentak nantinya patuh terhadap aturan main. 

Nasir mengingatkan, Bawaslu dan KPU harus bertindak tegas demi menghindari risiko penyebaran covid-19 serta menciptakan pilkada yang sehat dan nyaman. “Jika tak ada tindakan tegas sekarang, kedepan sulit untuk menghadirkan pilkada yang sehat dan nyaman” kata dia dalam keterangan yang telah dikonfirmasi Republika, Senin (7/9).

Bawaslu menyatakan sebanyak 141 dari 315 Bapaslon diduga melanggar protokol kesehatan dengan membawa massa, melakukan konvoi yang berlebihan, dan mengabaikan jaga jarak saat mendaftarkan diri di KPUD setempat. Karena itu, politikus PKS ini mengatakan, PKPU No 6 Tahun 2020 sudah sangat jelas mengatur proses pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan menyesuaikan dengan protokol kesehatan mengingat adanya bencana non-alam covid-19. 

Dengan demikian, ada aturan-aturan yang bisa diimplementasikan langsung. Nasir menambahkan, setiap bapaslon dan tim kampanye diharapkan memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa pelaksanan Pilkada saat ini dilakukan dimasa pandemi. 

Ia menambahkan, mereka harus menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan. “Tentu kita tidak ingin pelaksanaan Pilkada malah kontraproduktif dengan upaya pemerintah yang berupaya menekan penyebaran covid-19, oleh karena itu setiap bapaslon harus memiliki kesadaran diri," kata Nasir menambahkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika