REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa praktek politik uang (money politics) selalu terjadi di setiap pemilihan kepala daerah (pilkada). Ia mengatakan, praktik politik uang tidak bisa dihindari baik melalui proses pemilihan secara langsung maupun dipilih oleh DPRD.
"Kalau pemilihan langsung kepada rakyat itu money politics-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan, kita bayar ke partai selesai," kata Mahfud dalam seminar daring bertema 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal', Sabtu (5/9)
Kendati demikian, Mahfud menilai pemilihan pilkada secara langsung yang berlaku saat ini tetap memiliki nilai positif. Salah satunya, tidak adanya partai politik yang koalisinya linier dari pusat ke daerah.
"Misalnya PAN dengan PKS itu di atas tidak cocok, di daerah tertentu bergabung, Demokrat dengan PAN di pusat tidak cocok di bawah bergabung. PDIP dengan PKS di daerah tertentu bergabung," ujarnya. Mahfud menilai, tidak adanya koalisi permanen tersebut baik lantaran tidak akan terjadi pengelompokan ideologi. Semua partai hanya berpikir bagaimana calon yang didukung bisa menang.
"Oleh sebab itu, itu bagus bagi perkembangan ideologi kita, tidak ada lagi kotak-kotak ideologis yang sekarang harus dipertentangkan sehingga kotak-kotak ideologis itu mungkin akan terjadi pilpres aja setiap saat, dan itu selesai begitu terjadi yang kalah mau bergabung atau yang menang mau narik yang kalah, ya itu seperti yang sekarang ini," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika