REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Kapolda Gorontalo Irjen Pol Dr Ahmad Wiyagus mengingatkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak di provinsi ini, untuk mematuhi protokol kesehatan. Hal ini harus dilaksanakan agar pilkada di tiga daerah, Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, dan Bone Bolango tak menjadi klaster baru penyeberan Covid 19.
Kapolda menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi (rakor) Kesiapan Pilkada Serentak 2020, Jumat (4/9). "Bukan hanya keamanan dan kelancaran yang menjadi perhatian, tetapi juga kesehatan masyarakat pemilih, penyelenggara pilkada(KPU, Bawaslu, Panwas, KPPS) dan juga aparat keamanan (Linmas, Polri, TNI). Jangan sampai pelaksanaan pilkada menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, kepada penyelanggara pemilu dan juga masyarakat pemilih harus mematuhi protokol kesehatan," kata Ahmad Wiyagus dalam rilisnya yang diterima Republika.co.id.
Menurut Wiyagus, jajaran Polda Gorontalo, terus menerus melakukan pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Ia dan jajarannya tak akan bosan menyampaikan kepada masyarakat agar disiplin dalam mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.
"Ini agar masyarakat terhindar dari Covid-19. Kita akan terus bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah untuk menggiatkan ini.Saya berharap yang hadir dalam rapat ini bisa menindaklanjuti di lingkungan masing-masing," ujar dia.
Dikatakan Wiyagus, pilkada di Gorontalo harus berjalan aman,damai serta kondusif. Untuk itu, kata dia, semua pihak harus ikut andil dalam menyukseskan seluruh tahapan pilkada.
Semua aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU, imbuh dia, agar diikuti seluruh pimpinan parpol, tim sukses, dan pendukung masing masing paslon. "Jangan coba-coba menghambat ataupun mengganggu jalannya pilkada, karena saya akan tindak tegas," kata dia.
Wiyagus menegaskan, dalam pilkada serentak Polri bersikap dan bertindak netral. Polri hanya mengawal dan mengamankan seluruh tahapan pilkada serta menegakkan hukum. "Apabila terjadi tindak pilkada yang telah dibahas oleh Sentra Gakkumdu akan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar dia.
Wakil Gubernur Gorontalo, Dr Drs H Idris Rahim, mengapresiasi inisiatif Kapolda Gorontalo yang menggelar rakor kesiapan Pilkada Serentak 2020. Ia juga menyarankan, agar pimpinan partai politik diundang rakor sekaligus menekankan untuk tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif serta disiplin terhadap protokol kesehatan. "Hari ini sudah dimulai pendaftaran pasangan calon. Dan sesuai ketentuan harus mengikuti protokol kesehatan," kata dia.
Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem mengatakan, pihaknya akan menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada. "Protokol kesehatan selama pelaksanaan tahapan pilkada sudah diatur, dan sudah kami sosialisasikan kepada pimpinan partai politik dan bakal pasangan calon melalui rapat koordinas. Semua sudah kami sampaikan termasuk penegasan aturan KPU tentang siapa yang berhak masuk saat pendaftaran," tutur dia.
Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar, mengatakan, bahwa Bawaslu RI sudah menegaskan pelaksanaan pilkada harus mengikuti protokol kesehatan. "Kami juga sudah mendapatkan laporan dari KPU Kabupaten Gorontalo, Pohuwato dan Bone Bolango bahwa sudah mendapat pengamanan dari personel Polri," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika