Kamis 13 Aug 2020 12:37 WIB

Presiden Jokowi Anugerahi Muzani Bintang Jasa Utama

Dari MPR, penghargaan juga diberikan kepada Ahmad Basarah dan Mahyudin.

Rep: Erik PP/ Red: Erik Purnama Putra
Wakil Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani.
Foto: Istimewa
Wakil Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyambut hari ulang tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia (RI) menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada pimpinan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) periode 2014-2019. Selain Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani dari Partai Gerindra, juga hadir Wakil Ketua MPR periode 2018-2019 Ahmad Basarah dari PDI Perjuangan dan Mahyudin dari Partai Golkar. 

Pemberian penghargaan Bintang Jasa Utama kepada Muzani disematkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (13/8). Muzani yang kembali terpilih menjadi Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya.

“Mudah-mudahan kami termasuk orang yang pantas menerima penghargaan dari negara ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas nama pemerintah dan negara, yang telah memberikan penghargaan Bintang Jasa Utama ini," kata Muzani di Jakarta, Kamis

Muzani yang baru didaulat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sebagai Sekjen Gerindra di kongres luar biasa (KLB) di Hambalang, Kabupaten Bogor, akhir pekan lalu, turut aktif mengingatkan masyarakat tentang bahaya Covid-19. Ketika wabah virus corona masih berpusat di Wuhan, China, Muzani pada Februari lalu sudah meminta pemerintah untuk menghentikan penerbangan dari dan ke Wuhan serta beberapa kota di Cina ke Indonesia.

Demikian pula, ketika wabah sudah mulai merusak sendi-sendi kehidupan, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR tersebut menyampaikan pentingnya program jaring pengaman sosial (social savety net), terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam bentuk bantuan tunai langsung agar menggerakan ekonomi masyarakat bawah.

Di sektor pendidikan, Muzani tercatat gencar menyampaikan pentingnya perlindungan model pendidikan pesantren yang tersebar luas di seantero negeri dan paling terdampak akibat pembatasan sosial (social distancing). "Kami akan memperjuangkan subsidi kuota bagi para pelajar, mahasiswa dan para santri. Ini karena pembelajaran online mengancam pembangunan sumber daya manusia kita," kata politikus kelahiran Tegal, Jawa Tengah, ini.

Pernyataan Muzani itulah yang kemudian mendapat respon cepat dari pemerintah. Tak berselang lama, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyebut akan mengalokasikan bantuan Rp 2,6 triliun kepada pondok pesantren dan pendidikan berasrama agar tidak menjadi cluster baru penularan Covid-19.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement