REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal membentuk posko aduan dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2020. Masyarakat di 270 daerah bisa mengadu ke Bawaslu apabila belum terdaftar menjadi pemilih dalam penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.
"Kami (Bawaslu) di tiap jajaran akan membentuk posko aduan sebagai sarana pengawasan pencoklitan," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan saat menghadiri peluncuran Gerakan Coklit Serentak di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (15/7).
Abhan mengatakan, pembentukan posko aduan penting untuk menjamin hak pemilih dan terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada 2020. Tahapan coklit yang dilaksanakan mulai 15 Juli-13 Agustus 2020 oleh jajaran KPU, menjadi salah satu tahapan krusial dan strategis bagi penyelenggaraan pilkada.
Meski KPU telah menyediakan situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk mengecek data pemilih, Bawaslu tetap membuat posko aduan sebagai bentuk pengawasan. Posko tersebut dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang sudah memiliki hak pilih, tetapi namanya tidak terdata saat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melakukan coklit.
"Jadi seandainya ada pemilih tidak terdata, bisa melaporkan ke posko tersebut," kata dia.
Ia mengharapkan jajaran KPU dan Bawaslu membangun sinergitas dalam menyukseskan Gerakan Coklit Serentak. Sinergitas penting agar kualitas pendataan pemilih menjadi valid dan akuntabel.
Sementara itu, Anggota KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan, Gerakan Coklit Serentak dilakukan secara bersama-sama di 309 kabupaten/kota. Daerah itu terdiri dari sembilan provinsi (meliputi coklit di 48 kabupaten/kota), 37 kota, dan 224 kabupaten yang menggelar pilkada.
"Gerakan ini akan diikuti oleh 21.210 PPK, 140.241 PPS dan 300.017 PPDP di 309 kabupaten/kota, yang tersebar di 270 daerah pemilihan," kata Raka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika