REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejahatan terhadap anak di Indonesia seakan tidak ada habisnya. Terbaru, polisi menangkap WNA asal Prancis yang melakukan pelecehan seksual kepada 305 anak di bawah umur.
Melihat hal tersebut, organisasi masyarakat Aisyiyah mendukung adanya perlindungan bagi anak dari berbagai sisi. Pemerintah melalui kebijakan dan hukumnya berperan penting untuk menjaga masa depan anak-anak Indonesia.
"Jika kita bicara tentang anak, penguatan ketahanan keluarga itu penting. Di sisi lain, pemerintah juga berperan melindungi anak-anak," ujar Wakil Ketua Lembaga Kebudayaan PP Aisyiyah, Widyastuti, saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (15/7).
Ia menyebut pemerintah harus betul-betul menegakkan keadilan dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Jangan sampai anak, baik korban maupun pelaku, menjadi korban kesekian kali.
Wiwied, nama akrabnya, menyebut sering kali terjad ekspos identitas anak, baik oleh media massa atau media sosial. Hal ini, jelas tidak dibenarkan di mata hukum.
"Negara harus betul-betul menegakkan perlindungan kepada anak. Apalagi kalau anak menjadi korban. Perlindungan dari sisi hukum harus dikuatkan, termasuk pendampingan," kata dia.
Pemerintah disebut telah memiliki unit kerja yang bertugas memastikan keamanan anak. Fasilitas seperti ini, disebut Wiwied, harus dikuatkan dan diperbanyak.
Dari segi lingkungan, masyarakat harus mulai meningkatkan kepedulian akan sekelilingnya. Minimal, masyarakat harus tahu siapa yang tinggal di sebelah rumahnya dan bagaimana kondisinya.
Ketahanan keluarga juga dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat anak menjadi nyaman saat berada di rumah dan bersama orang tua. Dengan hal ini, kejahatan-kejahatan yang menargetkan anak bisa lebih dihindari.
"Komunikasi di dalam keluarga, antara orang tua dan anak harus dihidupkan. Kedekatan orang tua dan anak bisa menjadi salah satu benteng menguatkan anak agar bisa menyaring apa yang ia temukan di lingkungannya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika